Deret Masalah Makan Bergizi Gratis Pekan ini, Susu Hingga Pungli

Menu program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 61, Slipi, Jakarta, Senin (6/1/2025). Simak sejumlah masalah di program ini. (ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/foc/aa.)

Text Sizesmallmediumlarge

Text Size

small

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejauh ini terkendala beberapa masalah. Apa saja?

Program ini dimulai pada Senin (6/1/2025) di berbagai sekolah di 26 provinsi. Setelah empat hari pelaksanaan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku efektivitas program ini butuh evaluasi.

Luhut mencontohkan soal upah bagi sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas pegawai yang terlibat dalam program tersebut.

“Jadi, ada masalah human capital (modal manusia), dan ini perlu kita perbaiki,” ujar Luhut, dikutip dari Antara.

Terlepas dari itu, Ketua DEN menyebut program ini bermanfaat buat masyarakat. Misalnya, mendorong perputaran aktivitas ekonomi di desa. Siswa-siswa pun diklaimnya menikmati makanan yang disediakan dalam program itu.

Untuk lebih lengkapnya, berikut rangkuman berbagai masalah di program MBH, melansir Antara:

Nihil susu

Berbeda dengan periode sosialisasi program, terutama saat yang dihadiri oleh Wapres Gibran Rakabuming, program MBG pada pelaksanaan hariannya tak selalu bisa menyertakan susu.

"Ada susu, tapi kan enggak tiap hari, ada yang sekali seminggu, ada yang dua kali seminggu. Kalau susu kita tergantung ketersediaannya," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, usai meninjau pelaksanaan perdana MBG di SDN Kedungbadak 1 Kota Bogor, Senin (6/1/2025).

Terpisah, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebutkan menu susu dalam program MBG akan diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan. Namun dia tak merinci waktu pemberian susu itu.

Wapres Gibran dalam berbagai kesempatan sosialisasi janji kampanye MBG menyertakan susu dalam menu program ini. (Antara)

Hasan Nasbi, dalam kesempatan terpisah, mengatakan pemberian susu tidak diwajibkan setiap hari karena pasokan susu yang belum merata di setiap daerah.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu itu, bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," kata dia.

Menurutnya, susu dapat diberikan dalam menu MBG setidaknya sekali dalam seminggu jika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu tidak berada di daerah penghasil susu sapi. Jika dekat peternakan sapi, pemberian susu bisa dilakukan dua hingga tiga kali seminggu.

Dokter Spesialis Gizi Klinik Rumah Sakit Pondok Indah Raissa Edwina Djuanda menilai susu memang, "sebaiknya ditambahkan untuk memenuhi makan sehat untuk anak."

Menurut Ahli Gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Pertagi) Rita Ramayulis, susu berguna buat mereka yang rentan anemia karena mengandung asam folat. 

"Asam folat ada pada susu dan buah yang merupakan bahan baku untuk pembentukan hemoglobin (protein dalam sel darah merah), jadi untuk mencegah anemia, itu penting sekali," katanya.

Meski begitu, ia menilai susu tidak wajib apabila sudah tersedia kelompok protein dalam sajian MBG.

"Kehadiran susu bukanlah hal yang wajib, lebih wajib itu protein hewani. Nah, jenisnya boleh ayam, ikan, daging, atau telur, boleh juga susu," tuturnya.

Potensi korupsi

Dengan anggaran Rp71 triliun dalam APBN 2025, program MBG dinilai punya celah korupsi.

Hal itu terungkap dalam kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) berjudul 'Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Celios menyebut potensi total risiko korupsi pada model sentralistik yang diusulkan pemerintah di program ini diperkirakan mencapai Rp8,52 triliun atau 12 persen dari total anggaran tahunan.

Potensi korupsi model sentralistik mengendalikan distribusi melalui vendor besar dan unit pelayanan, seperti dapur umum TNI maupun agregator ekonomi seperti BULOG dan BUMN.

Prabowo Subianto, dalam kampanye Pilpres 2024, menjadikan makan gratis sebagai program andalannya. Pakar menilai program ini jadi salah satu penentu kemenangan. (Antara) 

"Program ini memang dirancang untuk memberikan manfaat sosial. Tetapi karena keterkaitannya dengan pengadaan barang dan jasa sehingga program ini rentan terhadap potensi penyimpangan yang dapat berujung pada korupsi," ucap peneliti Celios, Bakhrul Fikri, dalam diskusi publik virtual.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawal program ini.

"Saya kira program ini butuh pengawalan secara transparan dan terbuka ya. Jangan sampai program yang besar ini diselewengkan. Ini saya bicara secara umum," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup V KPK Dian Patria usai rapat koordinasi tata kelola pertambakan di NTB, Mataram, Kamis (9/1/2025).

Tumpukan sampah

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Anang Budi Utomo mengingatkan sampah dari bekas kemasan program MBG "itu luar biasa."

"Kalau jumlah siswa di Kota Semarang 24 ribu orang per angkatan. Sampahnya saya yakin jadi problem kalau tidak diantisipasi sejak awal," katanya di Semarang, Rabu (8/1/2025).

Menurut dia, wadah yang digunakan dalam program ini adalah yang bisa dicuci kembali atau didaur ulang.

"Misalnya pakai sendok atau piring stainless. Kan bisa dicuci, ditumpuk, dan dipakai lagi. Artinya kan tidak langsung jadi sampah. Kan luar biasa, berapa ton per hari sampah yang dihasilkan," urai dia.

MBG di Palembang masih menggunakan wadah plastik. (Antara)

Di tempat lain memang ada masalah kemasan. Pemkot Palembang, Sumatera Selatan, mengaku masih memakai boks plastik karena memakai stok ompreng yang disarankan terbatas.

"Ya masih menggunakan boks plastik di Kota Palembang, karena untuk memakai ompreng yang disarankan karena stoknya yang masih sedikit," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang Adrianus Amri, Kamis (9/1/2025).

Ia berharap dalam waktu dekat ini segera akan berganti menggunakan ompreng dan tidak menggunakan boks plastik.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mengaku siap untuk memfasilitasi pengelolaan sisa makanan dari Program MBG. Fokusnya adalah pada pengolahan sampah organik sisa makanan.

"Sampah organik dari dapur SPPG akan kami tangani untuk selanjutnya dibawa ke TPS 3R dan didistribusikan ke penggiat Biokonversi Maggot Black Soldier Fly (BSF)," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto Selasa (7/1).

Tanpa protein hewani

Berdasarkan foto yang tersebar, menu MBG di lokasi tertentu, yakni SD Negeri 25 Palembang, Sumatera Selatan, terdiri dari tempe tahu tanpa protein hewani.

Dokter Spesialis Gizi Klinik Rumah Sakit Pondok Indah Raissa Edwina Djuanda menyebut MBG sebaiknya mengutamakan protein hewani.

"Melihat foto tersebut, tampak sudah mencakup keempat grup makanan, namun untuk protein sebaiknya diutamakan protein hewani, atau bisa dikombinasikan antara protein hewani dan nabati, karena tampak pada gambar, keduanya protein nabati saja tanpa ada protein hewani," ujar dia.

Dietetik lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu menjelaskan protein hewani memiliki asam amino yang lebih lengkap dan lebih baik, sehingga mudah digunakan oleh tubuh dibandingkan protein nabati.

Ilustrasi. Sejumlah wilayah memiliki menu <i>tok </i>tempe tahu tanpa protein hewani. (Antara)

Selain itu, protein hewani juga kaya akan zat besi, vitamin B12, dan heme (molekul yang mengandung zat besi) untuk mencegah anemia.

Ia juga menyarankan sebaiknya cara memasak agar tidak semuanya digoreng.

"Karena gorengan dengan minyak terlalu banyak, apalagi minyak yang sudah dipakai berulang kali, malah dapat meningkatkan kalori, lemak, kolesterol, zat karsinogenik, yang berdampak pada kesehatan jangka panjang, seperti obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya," paparnya.

Senada, Tan Shot Yen dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) menyebut menu dalam program MBG bisa menggunakan panduan 'Isi Piringku' dari Kementerian Kesehatan untuk menentukan lauk pauk dan porsi yang tepat bagi anak-anak.

“Jadi kita berharap juga Makan Bergizi Gratis tidak meng-endorse justru menu gorengan ya. Begitu pula dengan daging yang diproses, diawetkan ya,” kata dia.

Makanan basi

Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mengaku mendeteksi makanan basi di program ini setelah mendapat laporan dari sejumlah balai besar POM.

Pihaknya pun mencegah distribusi makanan tersebut di sejumlah tempat yang tidak disebutkan namanya guna menghindari keracunan, gizi tidak pas, hingga kepanikan.

"Ada sayur yang basi intinya begitu, sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak diminum, tidak didistribusikan itu contohnya," ungkap dia, dikutip dari Antara.

Butuh hadiah buat habiskan makanan

Demi habisnya menu MBG, Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Panakkukang 1, Makassar, Sulawesi Selatan, sampai harus menjanjikan hadiah bagi siswa yang berhasil menghabiskan makanannya.

"Hari ini kita berinisiatif supaya sisa makanan tidak ada lagi, kami ke sekolah memberikan motivasi dengan mengajak siswa bergembira sambal makan dan kita berikan hadiah," tutur Tim Mitra SPPG BGN Panakukkang 1 Geralz Geerhan di SD Inpres IV Tamamaung, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada hari kedua pelaksanaan program MGB itu, pihaknya berupaya memberikan semangat bagi anak-anak agar dapat menghabiskan makanannya.

Sebab, pada hari pertama MBG di beberapa titik tim menemukan banyak makanan masih tersisa pada ompreng atau wadah makanan para siswa SD dan TK.

Anggota DEN, Prof Arief Anshory Yusuf.

0:00 / 0:00

Anggota DEN, Prof Arief Anshory Yusuf paparkan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Kamis (9/1/2025). (Fakta.com/Muhammad Azka Syafrizal)

"Kebetulan kami juga dihubungi dari salah satu anggota dewan DPR RI, kalau ada siswa makanannya dihabiskan tanpa sisa selama satu bulan dan yang terbaik akan diberi hadiah beasiswa PIP," tutur Geralz.

Terlepas dari itu, siswa SD Inpres IV Tamamaung Makassar Muhammmad Dirga Putra yang menjadi juara dua usai menghabiskan menu nasi, sayur, ayam, telur, susu, pisang, mengaku "Makanannya enak."

Dugaan pungutan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkap ada dugaan punguran dari sekolah kepada siswa terkait biaya wadah makan sebesar Rp30 ribu.

Berdasarkan rekaman video yang diterimanya, setiap anak wajib membeli dua wadah sehingga total pungutan mencapai Rp 60 ribu per anak.

"Program yang melibatkan alokasi anggaran besar harus dikelola dengan transparansi. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengawas independen," kata Cucun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Sejauh ini dugaan kasus ini belum terungkap.