Ransomware jadi Ancaman Siber Terbesar Jelang Pilkada

Ilustrasi Ransomware. (Dok. Pixabay)
FAKTA.COM, Jakarta - Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah memetakan ancaman paling berbahaya di ruang siber terkait Pilkada.
Menurut Kepala BSSN, Hinsa Siburian, ancaman terbesar di ruang siber pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang ialah ancaman virus ransomware.
"Bisa dia [virus ransomware] men-take down atau bisa juga mencuri data. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya kadang-kadang dia [virus] menyandera dan web defacement itu tampilannya jadi berubah," terang Hinsa saat ditemui awak media seusai awak media seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Virus ransomware ini dapat menyebabkan kebocoran data pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPR). Namun, Hinsa menegaskan BSSN telah menggelar operasi keamanan untuk mengantisipasi kebocoran data pemilih.
"Saya sampaikan tadi, kita sudah menggelar operasi, ya tujuannya itu ya untuk keamanan," pungkas Hinsa.
Sebelumnya, BSSN mengungkapkan kronologi dugaan kebocoran data pemilih di situs milik KPU RI yang terjadi pada akhir 2023.
Hal itu disampaikan Direktur Operasi Keamanan Siber BSSN, Andi Yusuf dalam sidang dugaan pelanggaran etik KPU atas kebocoran data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 pada Rabu (28/2/2024).
"Adapun detail kegiatan, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 sampai 16.00 WIB, BSSN melalui patroli siber mendeteksi adanya aktivitas publikasi data yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan identitas akun Jimbo pada Breachforums yang diduga terkait data pemilih," kata Andi.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan alias Aher, menyebut akan memperkuat keamanan siber dengan membentuk undang-undang tentang keamanan dan ketahanan data siber nasional.
"Penguatan keamanan siber ya sangat diperlukan dan penguatannya tentu saja salah satunya dengan membentuk undang-undang. UU tentang keamanan dan ketahanan data siber nasional itu salah satunya yang tadi diputuskan," ujar Aher kepada awak media usai rapat kerja dengan BSSN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).