Gas Air Mata Ditembakkan, Massa Aksi DPR RI Berhamburan

Pagar DPR RI yang dijebol massa aksi, Kamis (22/8/2024). (FAKTA/Vedro )

FAKTA.COM, Jakarta - Bentrokan mulai terjadi antara aparat kepolisian dengan demonstran di Kompleks DPR RI, Senayan, Kamis (22/8/2024).

Aparat menembakkan peluru gas air mata ke arah massa yang menjebol tembok sisi kiri Gedung Kompleks Parlemen. Dari pantauan di lokasi, gas air mata mulai ditembakkan sekitar pukul 16.30 WIB, ketika aparat Kodam Jaya dan Sabhara berusaha menahan massa yang masuk dari tembok yang jebol di sisi kiri.

Selanjutnya aparat keamanan langsung menembakkan peluru gas air mata ke arah massa. Sontak massa pun berhamburan dan situasi semakin memanas. Beberapa dari massa aksi ada yang mencoba melempar aparat dengan berbagai benda dari mulai batu, tiang besi hingga tongkat kayu.

Terpantau pula beberapa orang yang telah ditangkap aparat kepolisian berpakaian sipil. Dari pengamatan, tercatat ada tiga orang yang ditangkap dan dibawa ke pos pengamanan polisi di halaman Gedung DPR RI.

Kepolisian mengimbau kepada massa pengunjuk rasa agar jangan terprovokasi dengan melemparkan sejumlah benda ke arah dalam gedung DPR RI pada Kamis.

"Massa untuk tidak terprovokasi dan fokus kepada tujuan unjuk rasa!" ucap seorang petugas Kepolisian melalui pengeras suara di gedung DPR RI, Kamis.

Sebelumnya, massa melakukan protes di depan Gedung DPR lantaran para anggota legislatif berencana menggelar rapat paripurna membahas RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada, Kamis.

Namun demikian, rapat tersebut ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum lantaran hanya dihadiri 89 orang dari 575 anggota DPR RI.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dalam Pasal 281 ayat (1) menyebutkan bahwa ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 unsur fraksi.

Dalam ayat (2) menyebutkan apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 unsur fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.

Dijelaskan pula dalam ayat (3) bahwa penundaan pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 menit. (ANT)