Pidato di Sidang Tahunan, Puan Singgung Fenomena 'No Viral, No Justice'

FAKTA.COM, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani dalam pidatonya menyampaikan masih sulitnya akses menuju keadilan sosial di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD di Ruang Sidang MPR RI, Senayan, Jumat (16/8/2024).

"Negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan memviralkan di media sosial. No Viral, No Justice,," tegas politikus PDIP tersebut.  

Menurut Puan, fenomena itu adalah kesalahan dalam menjalankan konsep bernegara. Seharusnya, negara yang mengupayakan dan menghadirkan keadilan bagi segenap rakyatnya.

"Kehadiran negara jangan menunggu 'Viral For Justice'. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," ucap Puan. 

Pernyataan Puan dalam pidatonya tersebut sebetulnya sudah pernah ia katakan beberapa waktu lalu pada pidatonya dalam Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Fenomena ini menurut Puan merupakan tanggungjawab pula bagi anggota Dewan sebagai bagian dari kelengkapan negara untuk mengusahakan adanya keadilan di masyarakat.

"Rakyat telah mempercayakan kekuasaan negara dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, saatnya bagi lembaga kekuasaan negara tersebut menjalankannya secara efektif untuk menangani urusan-urusan rakyat," kata Puan. dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024) dikutip dari Antara.

Fenomena No Viral No Justice sendiri dipakai oleh masyarakat atau media untuk menggambarkan keadaan di mana sebuah permasalahan hukum baru bisa ditegakkan setelah menjadi viral.

Beberapa kasus yang dianggap perwujudan No Viral No Justice adalah tersebut di antaranya kasus pembunuhan Vina di Garut atau kasus Mario Dandy.

Selain istilah No Viral No Justice, banyak juga bermunculan istilah yang serupa seperti tagar #PercumaLaporPolisi atau #SatuHariSatuOknum.