Lolos Seleksi Awal Capim, Sudirman Said Berharap Bisa Perkuat KPK

Sudirman Said. (Dewi Yugi Arti/fakta.com)

FAKTA.COM, Jakarta – Calon pimpinan KPK, Sudirman Said, hadir dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Said hadir sebagai pemateri pada hari kedua Mukernas Partai Perindo dengan membawakan materi “Politik Berintegritas”.

Ditemui awak media seusai menyampaikan materi, Said menuturkan alasannya mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. 

“Ya KPK memanggil. Ini kesempatan baik karena ada dua isu. Pertama, situasi KPK yang memerlukan perbaikan, karena ada banyak kasus pelanggaran kode etik dan pimpinannya juga mengalami tekanan luar biasa. Kedua, ada transisi kepemimpinan nasional yang selalu diawali dengan tindakan atau inisiatif perbaikan,” papar Said.

Said berharap pemerintah mendatang mengawali masa kerjanya dengan menata tata kelola pemerintahan, termasuk memperbaiki dan memperkuat keberadaan KPK.

Disinggung perihal kehadirannya dalam Mukernas Partai Perindo hari ini, Said mengaku datang sebagai pegiat antikorupsi.

“Saya hadir bukan sebagai capim KPK tetapi sebagai pegiat antikorupsi yang dianggap punya pengalaman di pemerintahan. Jadi saya sharing pengalaman kepemimpinan dan pandangan saya di sini,” ungkap Said.

Said mengaku belum memiliki visi khusus untuk dibawa ke KPK, karena tahapan seleksi yang dilakukan juga masih panjang. Ia berujar saat ini ingin fokus memperbaiki trust credibility dengan semua cara internal maupun eksternal.

“Saya sebetulnya kan sudah lama sekali dari tahun 1998-1999 aktif dalam mendorong perbaikan tata kelola, mendorong pemerintahan bersih, mempraktikkannya ketika menjadi pejabat pemerintah. Ini mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi kontribusi pada waktu kita berpikir untuk menata ulang KPK,” terangnya.

Terkait dengan kasus Hasto Kristiyanto di KPK, Said hanya menanggapi politisasi hukum merupakan sesuatu yang buruk. Hukum, sambungnya, seharusnya digunakan sebagai instrumen penegak keadilan.

“Jadi kalau kemudian hukum dipakai alat politik dan itu yang selama ini kita rasakan, tentu saya kira ini yang harus kita atasi,” lanjutnya.

Said mencontohkan pada masa kepemimpinan Jokowi, KPK dianggap sebagai instrumen penyeleksi. Kemudian, pada masa kepemimpinan SBY juga sangat menjaga KPK. Bahkan, Megawati sebagai Presiden ke-5 RI mendirikan KPK.

“Jadi setiap putaran pemerintahan baru selalu membawa angin segar bagi perbaikan pemerintahan. Mudah-mudahan sebagai presiden terpilih yang baru nanti setelah dilantik juga menyampaikan pesan-pesan itu, dan kalau kita ingat pidatonya maupun kampanyenya kan beliau sangat vokal, sangat keras menghadapi korupsi, ya mudah-mudahan itu ditunaikan,” pungkas Said.