Soal Pergantian Ketua KPU, DPR Tunggu Surat dari Pemerintah

FAKTA.COM, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia berharap pemerintah segera mengirim surat kepada DPR terkait pengganti Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau pergantian antarwaktu komisioner itu, prosesnya dimulai dari pemberhentian secara resmi oleh presiden. Nah, untuk mengisi kekosongan itu seharusnya pemerintah yang berkirim surat ke DPR," kata Ahmad Doli di Kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat, Kamis (18/7/2024).

Menurut Ahmad Doli, jika surat sudah masuk, langkah selanjutnya adalah pembahasan i rapat pimpinan. Baru setelah itu, lanjut dia menjadi agenda untuk dibahas di rapat paripurna.

Ahmad Doli menuturkan, pimpinan bisa saja menyepakati dan membicarakan kepada ketua fraksi sebagai perwakilan, meski saat ini DPR sedang masa reses.

“Karena ini urgent. Komisi II dulu juga pernah melakukan rapat di masa reses atas dasar izin pimpinan. Pilkada kan harus tetap berjalan,” ujarnya.

Ahmad Doli mengatakan, hingga hari ini belum ada surat dari pemerintah untuk memproses pergantian antarwaktu ketua KPU.

Lebih lanjut, dia menegaskan Komisi II DPR RI siap mengadakan rapat di masa reses.

“Mungkin satu jam setengah sudah beres itu diproses oleh Komisi II,” tegas Ahmad Doli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU secara tidak hormat.

Pemecatan ini ditandai dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Hasyim Asy'ari.

Keppres itu diterbitkan seusai Hasyim dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena kasus asusila.