Resmi jadi Wapres Terpilih, Ini Laporan Harta Gibran
Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
FAKTA.COM, Jakarta - Dalam Laporan Harta Kekayaan yang disetor pejabat negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar Rp25,5 miliar.
Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Gibran terakhir kali melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Januari 2023 dari rumpun pemerintahan daerah.
Dalam perincian Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), putra sulung dari Presiden Joko Widodo itu diketahui memiliki tujuh kendaraan dengan total nilai sebesar Rp332.000.000. Rinciannya Motor Honda Scoopy Tahun 2015 sebesar Rp7.000.000; Motor Honda CB 125 Tahun 1974 sebesar Rp5.000.000; dan Motor Royal Enfield Tahun 2017 sebesar Rp40.000.000.
Selanjutnya kendaraan Mobil Toyota Avanza Tahun 2016 sebesar Rp90.000.000; Mobil Toyota Avanza Tahun 2012 sebesar Rp60.000.000; Mobil Isuzu Panther Tahun 2012 sebesar Rp70.000.000; dan Mobil Daihatsu Grand Max Tahun 2015 sebesar Rp60.000.000.
Nilai set terbesar Gibran berasal dari empat bidang tanah dan bangunan serta tiga tanah yang tersebar di Surakarta dan Sragen. Aset tanah dan bangunan itu dilaporkan sebagai hasil pribadi dengan nilai keseluruhan Rp17.339.000.000.
Selain itu, Gibran juga tercatat mempunyai harta bergerak lainnya sejumlah Rp260.000.000; kas dan setara kas Rp3.101.260.374; harta lainnya Rp5.552.000.000; dan utang Rp551.586.004.
Sehingga Total harta kekayaan Gibran mencapai Rp25,5 miliar. Laporan harta kekayaan Gibran itu tercatat sedikit lebih besar dibanding periode 31 Januari 2022 yang hanya mencapai Rp25.297.783.659.
Hari ini, Gibran bersama pasangannya Prabowo Subianto ditetapkan sebagai Wakil Presiden dan Presiden terpilih. Berdasarkan hasil pemungutan suara Pilpres 2024 dan putusan MK Prabowo-Gibran resmi jadi presiden dan wakil presiden terpilih.
Prabowo-Gibran meraup 96,2 juta suara atau 58,6 persen suara sah nasional di Pilpres 2024. Hasil pilpres ini sempat digugat Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ke MK.
Kedua pihak menilai ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Namun, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.