FAKTA.COM, JAKARTA - Pemerintah mengusung konsep smart city dan green city dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebagai Smart City dan Green City, pembangunan IKN sejak awal didesain untuk ramah terhadap lingkungan dengan meminimkan produksi carbon untuk mencapai net zero emission (NZE).
"Syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai NZE adalah 100% pembangkit listrik menggunakan energi baru terbarukan (EBT), 0% karbon dari kendaraan bermotor dengan BBM fosil, dan 0% pencemaran lingkungan dari asap pabrik," ujar Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/8/2024).
Untuk mencapai 100% pembangkit EBT, PLN membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar dengan kapasitas sebesar 50 megawatt (MW) dan tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Untuk mendukung operasional kendaraan listrik, PLN membangun ekosistem smart electric vehicle untuk mewujudkan sarana transportasi ramah lingkungan, yang menjangkau seluruh wilayah IKN.
PLN juga membangun PLN Hub yang akan menjadi episentrum ekosistem transisi energi dan digitalisasi pertama sekaligus terbesar di Indonesia. Dalam mendukung hal tersebut, PLN melalui subholding PLN Icon Plus siap mengembangkan jaringan listrik dan telekomunikasi di kawasan IKN.
Menurut Fahmy, selama IKN dikembangkan sesuai dengan design awal sebagai pusat pemerintahan, bukan sebagai kawasan industri, maka IKN sebagai Smart City dan Green City akan dapat diwujudkan. Namun, konsep ini ia khawatirkan berubah apabila Pemerintah mengundang banyak investor asing.
"Kalau desain bergeser selain pusat pemerintahan, juga sebagai kawasan industri dengan mengundang sebanyak-banyaknya investor asing, Smart City dan Green City mustahil diwujudkan," kata Fahmy.
Alasannya, untuk meminimkan production cost, pabrik akan tetap menghasilkan asap yang mencemari lingkungan, membangun pembangkit listrik sendiri yang menggunakan energi batubara, dan menggunakan kendaran BBM fosil.
"Pada saat itulah, IKN sebagai Smart City dan Green City hanya tinggal impian belaka dan NZE tidak akan pernah tercapai di IKN," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan memberikan prioritas pada investor lokal untuk menanamkan modal di IKN ketika disinggung mengenai kapan FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung) akan masuk ke IKN.
“Kita ini yang lokal aja masih banyak, mestinya diberikan prioritas yang domestik dulu,” kata Jokowi usai meresmikan Sumbu Filosofi di IKN, Rabu (14/8/2024).
Dalam sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024), Jokowi mengatakan bahwa investasi yang sudah masuk untuk pembangunan IKN mencapai sebesar Rp56,2 triliun, di luar anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Saat ini terdapat 55 investor yang sudah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, sekitar empat perusahaan asing akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Investasi asing tersebut akan mulai masuk ke IKN pada klaster kedua investasi. (ANT)
