KLHK Lepas Liarkan 4.605 Kura-kura Moncong Babi
KLHK bersama PT Freeport Indonesia melepasliarkan 4.605 kura-kura mocong babi pada wilayah Hutan Adat Nayaro di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. (BBKSDA Papua)
FAKTA.COM, Jakarta - Sebanyak 4.605 kura-kura moncong babi (Carretochelys insculpta) dilepas di Hutan Adat Nayaro Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua A.G Martana mengatakan bahwa 4.605 kura-kura itu merupakan hasil pembesaran (ranching) unit penangkaran CV Alam Nusantara dengan dukungan PT Freeport Indonesia.
“Ribuan kura-kura moncong nabi ini merupakan hasil penyisihan tukik di Penangkaran CV Alam Nusantara Timika untuk keperluan penambahan stok untuk dilepas ke habitat alaminya,” katanya pada Kamis (7/8/2024).
Menurut Martana, semua satwa ini telah menjalani pemeriksaan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika, semuanya dalam keadaan sehat serta siap untuk dilepas ke habitatnya.
“Kami memilih Hutan Adat Kampung Nayaro karena letaknya lebih jauh dari masyarakat, kondisinya masih alami sehingga menunjang kehidupan semua satwa ini, selain itu masyarakat adat Kampung Nayari juga mendukung perlindungan satwa liar di alam,” ujarnya.
Direktur CV Alam Nusantara Dani Gunalen menjelaskan bahwa 4.605 kura-kura moncong babi tersebut merupakan hasil penetasan dari izin kumpul tahun 2021-2023.
Dari seluruh telur yang dikumpulkan, hanya setengah yang berhasil menetas. Ini karena dalam proses perawatan sering kali tukik mengalami kematian dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola pengakaran.
“Selain memiliki penangkaran Kura-Kura Moncong Babi di Timika, juga memiliki penangkaran kura-Kura endemik Indonesia yang terancam punah di Jakarta,” katanya.
Manager Enviromental Central System and Projects PT Freeport Indonesia Pratita Puradyatmika menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pelestarian lingkungan dalam menjaga keanekaragaman hayati di Papua.
“Salah satu kuncinya yakni melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, untuk mewujudkan komitmen tersebut,” katanya. (ANT)
