Kebakaran Kilang, Pertamina Perlu Evaluasi Direktorat Khusus Manajemen Risiko

FAKTA.COM, Jakarta - Keberadaan direktorat khusus manajemen risiko belum efektif menekan kasus kebakaran di kilang minyak PT Pertamina (Persero). Pasalnya, kasus kebakaran kilang minyak tetap saja berulang.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto saat menanggapi insiden kebakaran yang terjadi di Crude Distillation Unit IV (CDU), kilang Pertamina Balikpapan atau refinery unit (RU) V Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (25/5/2024).

Mulyanto menerangkan, pencegahan kasus kebakaran kilang minyak bukan pada keberadaan data penelitian penyebab kebakaran kilang atau adanya direktorat khusus manajemen risiko. Sejatinya manajemen risiko Pertamina sejak akhir Januari 2024 lalu telah diangkat anggota Direksi khusus untuk masalah ini.

"Namun, yang utama adalah dijalankan atau tidaknya program komprehensif mitigasi resiko melalui audit, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan kilang beserta infrastrukturnya dalam rangka meningkatkan keandalan kilang," ujar Mulyanto dikutip dpr.go.id, Rabu (28/5/2024).

Dia pun mendesak Pertamina untuk merawat kilang-kilangnya dengan baik, sebagai bagian dari manajemen risiko kilang. "Jangan sampai kilang-kilang minyak yang kompleks dan sudah semakin menua tersebut dirawat dengan cara seadanya. Hal ini penting agar kasus kecelakaan seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang," ujar Mulyanto.

Selain itu, Mulyanto mendesak Dirut Pertamina, Nicke Widyawati untuk mengevaluasi seluruh fasilitas atau aset Pertamina, termasuk meningkatkan manajemen risiko pada proyek pengembangan kilang atau RDMP Refinery Development Master Plan.

Tidak hanya itu, politisi dari Fraksi PKS ini, juga minta Pemerintah meneliti secara cermat penyebab utama terjadinya kebakaran kilang tersebut. Hal itu dalam rangka mitigasi risiko sehingga kecelakaan kilang dapat dikendalikan.

"Dari pengalaman kasus sebelumnya, penelitian kebakaran kilang tersebut dilakukan secara terpisah dan komprehensif baik oleh pihak kepolisian; konsultan internasional; konsultan BPPT; maupun tim teknis internal Pertamina sendiri," kata dia menambahkan.