FAKTA.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa sampai dengan akhir Januari 2024 realisasi belanja subsidi adalah sebesar Rp200 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp10,6 triliun.

“Subsidi pada Januari 2024 merupakan bagian dari realisasi belanja subsidi nonenergi, yaitu subsidi program Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ungkap Kemenkeu dalam risalahnya yang dilansir pekan ini.

Praktis, serapan ratusan miliar itu belum menyentuh belanja subsidi dari bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik. 

Fakta.com mencatat, pembayaran subsidi BBM dan listrik biasanya dilakukan pada kuartal keempat tahun berjalan, dengan sebelumnya dilakukan verifikasi di kuartal ketiga.

Sebagai informasi, total alokasi belanja subsidi yang tercantum dalam Undang-Undang APBN 2024 mencapai Rp285,9 triliun, lebih banyak dari APBN 2023 yang sebesar Rp271,4 triliun.

Subsidi ini dibagi dalam dua kelompok besar. Pertama, subsidi energi Rp189,1 triliun yang terdiri dari subsidi BBM, listrik, dan gas.

Kedua, subsidi nonenergi sebesar Rp96,87 triliun dengan sebaran subsidi pupuk, KUR, angkutan umum, serta insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Kemenkeu.