FAKTA.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk segera menyelesaikan masalah kebutuhan pangan jelang Ramadan yang jatuh di bulan Maret.
Pesan itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa usai menghadap Kepala Negara hari ini di Jakarta.
“Tadi baru saja selesai sidang kabinet paripurna yang utamanya dalam menghadapi Ramadan dan Lebaran. Kemudian juga persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di RAPBN 2025,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti yang siarkan secara virtual, Senin (26/2/2024).
“Yang pertama tadi arahan dari Bapak Presiden agar kita mampu menghadapi keadaan internasional, khususnya dalam hal pengadaan pangan,” kata dia.
Suharso menjelaskan, untuk bisa mengelola tantangan ke depan diperlukan sikap yang hati-hati. Adapun, fokus perhatian ditujukan pada komoditas beras.
“Kita tahu bahwa harga eceran tertinggi (beras) sudah terlampaui di semua daerah, baik yang kualitas tinggi maupun medium,” tuturnya.
Suharso menambahkan, sidang kabinet juga menyepakati Rencana Kerja Pemerintah 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
“Tema ini dipilih mengingat tahun 2025 adalah awal dari RPJMN 2025-2029. RPJMN ini juga menjadi bagian strategis dari awal pembangunan jangka panjang 2025-2045 Indonesia Emas,” sambung dia.
Disebutkan pula jika Indonesia sebenarnya telah berkutat selama 30 tahun di dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Oleh karena itu akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi 7% penting untuk mencapai negara maju pada 2038 atau 6% pada 2041.
“Dan sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2025 adalah sebesar 5,3% hingga 5,5%,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan stok pangan menjelang Ramadhan ini mencukupi.
“Ramadhan nanti, stok pangan kita cukup terutama beras. Kami di Badan Pangan Nasional bersama BUMN pangan dan seluruh stakeholder pangan, terus bahu-membahu dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” ungkap Arief dalam keterangan tertulis awal pekan ini.
Bapanas sendiri mengklaim telah mendorong penyaluran beras SPHP di seluruh Indonesia dengan target minimal 1,2 juta ton pada 2024 ini.
Selain itu, diupayakan pula penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) komersial hingga 30 Maret 2024 dengan alokasi 250.000 ton.