FAKTA.COM, Jakarta - Jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) yang diemban oleh Sri Mulyani akan berakhir di penghujung tahun ini seiring dengan pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada presiden terpilih pemilu 2024.

Adapun, perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menempatkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres teratas.

Belakangan, berkembang rumor jika Sri Mulyani bukanlah opsi utama Prabowo untuk menempati kursi bendahara negara. Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo angkat bicara.

“Soal Mbak Ani (sapaan akrab Sri Mulyani), yang saya dengar memang seperti itu (bukan  calon Menkeu pilihan),” ujar dia kepada Fakta.com pada Selasa (20/2/2024).

Meski demikian, Drajat menyatakan hal itu bukan lantaran Sri Mulyani tidak bekerja secara optimal. Dia menyebut ada isu lain di luar kinerja yang menjadi alasan mendasar.

“Bukan karena hubungan kurang baik dengan Pak Prabowo tapi karena beda frekuensi saja, khususnya soal arah kebijakan ekonomi,” kata dia.

Drajat menambahkan, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, baik itu yang berdasarkan atas pertimbangan politik maupun profesional. Dia tidak menampik jika berbagai kemungkinan bisa saja terjadi di masa mendatang.

“Politik Indonesia kan unik. Jadi never say never,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut Drajat juga mengungkapkan TKN Prabowo-Gibran belum terlibat dalam penyusunan APBN 2025. Sebab, rancangan instrumen fiskal sepenuhnya berada di wilayah Kementerian Keuangan.

“Memang idealnya ada koordinasi (untuk menyusun APBN), tapi mungkin pada saatnya nanti,” terang dia.