FAKTA.COM, Jakarta - Seperti yang diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sudah mulai menyiapkan rancangan APBN 2025 melalui pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau disingkat KEM PPKF.

Hal itu dia lakukan secara internal di lingkungan Kementerian Keuangan, bersama dengan Wakil Menteri Suahasil Nazara beserta pejabat eselon I.

Terbaru, Sri Mulyani diketahui telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta guna menyampaikan perkembangan terkini sekaligus rencana pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN tahun ini.

“Jadi persiapannya mulai dilakukan dari sekarang. Tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden,” ujar dia pada awal pekan ini seperti yang dilansir laman resmi.

Sejatinya, rancangan awal APBN 2025 telah termaktub dalam proyeksi ekonomi makro jangka menengah. Tidak hanya untuk tahun depan, tetapi juga untuk beberapa tahun mendatang.

Informasi yang dilansir oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemenkeu menyatakan bahwa asumsi dasar APBN 2025 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% - 6,0%. 

Kemudian, angka inflasi dipatok 1,5% - 3,5%, nilai kurs rupiah sebesar Rp14.900 - Rp15.300 per dolar AS, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun sebesar 6,3% - 7,5%.

Lalu, harga minyak mentah/ICP sebesar US$70 - US$90 per barel, lifting minyak 606.000 - 684.000 barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,06 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.

Untuk postur APBN 2025, ditetapkan pendapatan negara sebesar 12,08% - 12,89% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selanjutnya belanja negara sebesar 14,21% - 15,22%  dari PDB. Alhasil, postur defisit anggaran adalah sebesar 2,13% hingga 2,45% dari PDB.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan perumusan instrumen fiskal mempunyai peran krusial. Pasalnya, APBN 2025 merupakan transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Adapun, pemerintahan berpotensi dipimpin oleh Prabowo Subianto yang kini memimpin perhitungan pilpres 2024 versi KPU.

“Kita tahu bahwa pemerintahan baru nanti mempunyai visi misi sendiri dan juga berbagai program yang harus diakomodir setidaknya dalam kebijakan APBN,” tutur dia.

Menurut Rendy, salah satu yang menarik perhatian adalah bagaimana mengartikan kebijakan efisiensi subsidi yang diajukan oleh pemerintahan baru. Dia menyebut, upaya memperbaiki penyaluran subsidi sudah dilakukan pemerintah setidaknya dalam 5 hingga 10 tahun terakhir.

“Tapi tentu masih ada beberapa ruang untuk ditingkatkan penyalurannya. Sehingga nanti ruang perbaikan penyaluran subsidi inilah yang kemudian perlu diinterpretasikan dalam dokumen, baik KEM-PPKF atau APBN,” kata dia.

Berikut proyeksi asumsi dasar makro dan postur APBN 2025

Pertumbuhan ekonomi 5,5% - 6,0%

Kurs rupiah sebesar Rp14.900 - Rp15.300 per dolar AS

Suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun sebesar 6,3% - 7,5%

Harga minyak mentah/ICP sebesar US$70 - US$90 per barel

Lifting minyak 606.000 - 684.000 barel per hari

Lifting gas sebesar 1,06 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.

Pendapatan negara sebesar 12,08% - 12,89% dari Produk Domestik Bruto (PDB)

Belanja negara sebesar 14,21% - 15,22%  dari PDB

Defisit defisit anggaran sebesar 2,13% hingga 2,45% dari PDB