FAKTA.COM, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa buka suara setelah Namanya disinggung Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia terkait anggaran Kementerian Investasi yang turun nyaris 50%.

Suharso mengatakan, Bappenas memiliki wewenang untuk mengevaluasi setiap program di pemerintahan dengan standar Governance Risk Compliance (GRC).

"Hampir semua Kementerian pasti minta tambahan, termasuk tambahan yang kemarin ini dari Pak Bahlil (dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI) ," ujar Menteri PPN dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Center Conference 2024 yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Dengan perspektif GRC, RKP 2025 akan mengukur jenis dan tingkat risiko (risk appetite) dalam setiap agenda pembangunan.

"Jadi sekarang dengan instrumen GRC itu kami juga bisa mengatakan ‘oh ya, ini enggak, ini begitu’. Kalau-kalau dia (anggaran kementerian tertentu) nambah, malah kalau bisa kami kurangi. Kami juga sedang berpikir belanja-belanja modal itu mungkin tidak perlu lagi ada di APBN," kata Suharso mengungkapkan.

Sebelumnya, Bahlil berharap anggota DPR dapat memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri PPN, Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran.

Ia pun meminta agar RKP untuk Kementerian Investasi dikoreksi menjadi Rp800 miliar agar dapat terwujud sesuai dengan anggaran yang diterima. (Antara)