Tuai Polemik, Program Siswa Nakal Masuk Barak TNI ala KDM

Ilustrasi. Siswa nakal di Jawa Barat direncanakan masuk barak militer. (Tangkapan layar YouTube TNI AD)

FAKTA.COM, Jakarta - Meski maksudnya baik, usul Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk membina anak-anak yang berperilaku nakal dengan melibatkan TNI dan Polri dinilai masih butuh pematangan teknis soal kurikulum dan kajiannya.

Politikus Partai Gerindra itu mengaku akan mulai "menyekolahkan" siswa bermasalah di Jabar di barak militer mulai hari ini, Jumat (2/5/2025).

Program ini bakal diterapkan bertahap di beberapa kabupaten/kota di Jabar yang sudah siap.

Penjelasan Dedi

Program ini dilatarbelakangi keprihatinan KDM terhadap menurunnya kondisi fisik, daya saing, disiplin anak-anak, serta kasus-kasus kriminal yang dilakukan siswa.

Di saat yang sama, Dedi menyebut banyak orang tua dan guru semakin kesulitan menangani perilaku siswa, karena takut bersikap tegas khawatir dikriminalisasi.

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi, melansir Antara, 27 April 2025.

DPR minta kejelasan kurikulum 

Anggota Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengaku tak masalah dengan rencana KDM memasukkan siswa ke barak sepanjang kurikulumnya jelas, pihak yang terlibat kompeten dalam pendidikan, serta kajian terkait program ini berbasis ilmiah.

Pasalnya, ini terkait pula dengan pertanggungjawaban anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

"Pada prinsipnya niatanya Kang Dedi ini bagus, tapi sekali lagi tolong ajak diskusi pemangku-pemangku pendidikan, baik di daerah maupun di pusat," ucapnya, Selasa (22/4/2025).

Mendikdasmen masih ogah komentar

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan memberikan komentar terkait rencana KDM membina siswa bermasalah lewat pendidikan karakter di barak TNI.

“Saya no comment dulu ya. Teman-teman wartawan bisa cari pakar pendidikan lain yang lebih top dari saya,” ujar dia, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/4/2025).

“Kami juga baru tahu itu dari media, jadi belum bisa memberikan tanggapan,” ujarnya.

Kata pengamat pendidikan

Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai program wajib militer bagi anak bermasalah di Jabar berseberangan dengan konsep pedagogi yang mengedepankan kebutuhan dan karakter peserta didik.

"Anak nakal itu kan tidak bisa diseragamkan. Masalahnya kan bisa beda-beda dan TNI bukan obat segala masalah," kata dia, Rabu (23/4/2025) dikutip dari Antara.

Gedung Rektorat UPI Bandung. Pakar pendidikan UPI meminta kejelasan soal kurikulum program KDM ini. (dok. UPI)

Dirinya mendukung jika program ini dilaksanakan secara menyeluruh terhadap siswa dengan landasan program Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Namun, program ini harus melibatkan tenaga pendidikan anak, kesehatan, psikolog, tak cuma TNI. Selain itu, Cecep mendorong ada peta jalan program yang jelas beserta kurikulumnya.

Tanggapan gubernur Lain

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku tak akan menerapkan kebijakan serupa di provinsinya. Menurut dia, anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana seharusnya dikembalikan ke orang tua dan guru masing-masing.

Bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun akan diusut tindak pidana agar menimbulkan efek jera.

Luthfi mengeklaim caranya ini telah menuntaskan berbagai permasalahan kenakalan remaja di Provinsi Jawa Tengah. "Dan buktinya di Jawa Tengah mampu untuk mengatasi itu semua," klaim dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Panglima TNI akui punya kurikulum

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pihaknya memiliki satuan bernama Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam). Fungsi utamanya adalah pendidikan prajurit di Kodam.

Satuan ini, kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025), pun sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan swasta dan BUMN untuk mendidik kedisiplinan karyawan mereka.

TNI, kata Agus, sudah punya kurikulum untuk pendidikan bagi pihak luar itu disesuaikan dengan durasi pendidikan di Rindam tersebut.

Saat ditanya soal bentuk militerisme, Agus, sambil tersenyum, menjawab, "Jangan berlebihan ya."