KDM vs Mendikdasmen soal Wisuda Sekolah, Boleh atau Tidak?

Foto: Fakta.com/Yasmina Shofa dan Akun Youtube KDM

FAKTA.COM, Jakarta - Merespons larangan pelaksanaan wisuda, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memperbolehkan asal tidak memberatkan orangtua dan siswa.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan larangan wisuda bagi seluruh sekolah di wilayah Jawa Barat.

“Kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan, dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan,” ungkap Mu’ti di Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025).

Mu’ti menyebut bahwa wisuda merupakan bentuk kebahagiaan dan rasa syukur yang wajar dilakukan oleh siswa. Namun, ia mengakui memang terkadang dilakukan secara berlebihan.

“Jangan dipaksakan dan jangan berlebih-lebihan. Termasuk kadang-kadang kan juga ada Wisuda TK gitu kan,” katanya.

Selain tanda syukur, menurut Mu’ti, wisuda juga dapat menjadi ajang guru mengenal dan mendekatkan diri dengan orang tua siswa. “Karena bisa jadi orang tua itu ada tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Pernah ke sekolah ketika anaknya wisuda,” katanya.

Karenanya, ia menyampaikan bahwa sebaiknya keputusan pelaksanaan wisuda diserahkan kepada masing-masing sekolah saja.

“Maka menurut saya, sudahlah itu (wisuda) dikembalikan saja kepada masing-masing sekolah,” ucap Mu’ti.

Menanggapi pernyataan Mendikdasmen itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kukuh melarang pelaksanaan wisuda di sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

Memang, Dedi pun mengakui, bahwa wisuda maupun karyawisata bisa atau tidak bisa dilakukan tergantung kemampuan dan persetujuan orang tua. Tapi, ia mengingatkan agar setiap orang untuk tidak melihat cara orang kaya, sementara nasib orang miskin dipandang sebelah mata.

"Orang jangan ngelihat ke atas (orang kaya). Saya ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Orang tua itu (miskin) tidak akan kuat mana kala sekolahnya menyelenggarakan," kata Dedi saat ditemui selepas rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Terlebih, kata Dedi, ketika sekolah menyelenggarakan wisuda atau karyawisata, kemungkinan anak sekolah yang berasal dari orang tua kaya akan ikut. Sementara anak dari orang miskin kemungkinan bisa terpinggirkan dari lingkungannya jika tidak ikut penyelenggarann itu.

"Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan. Sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok, bank keliling, pinjol," ujar Dedi.

Tanpa menyebut spesifik nama orang, Dedi menyebut 'mereka' yang hanya melihat Jakarta tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat miskin di pedesaan dan miskin kota.

Dia mengklaim bahwa sedikitnya 100 orang sudah mengadu hal yang sama kepada dirinya setiap hari.

Karena itu, Dedi menegaskan, akan tegak lurus dengan kebijakannya untuk melarang wisuda, karyawisata, maupun membawa kendaraan ke sekolah.

"Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar," tegasnya. (Dewi Yugi Arti)