Kemensos Buka Desk Khusus untuk Pemda Ikut Program Sekolah Rakyat
Ilustrasi Fakta.com/Rillo Hans
FAKTA.COM, Jakarta - Kementerian Sosial membuka desk khusus Sekolah Rakyat untuk membantu daerah-daerah yang ingin ikut serta dalam program pendidikan ini.
Desk dibuka selama lima hari, yaitu pada Rabu-Kamis (16–17 April 2025) dan Senin-Rabu (21–23 April 2025) di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa desk ini akan diisi oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Lewat desk ini, daerah bisa mendapatkan informasi lengkap tentang Sekolah Rakyat. Mulai dari cara mengurus perizinan, menyiapkan lahan, mencari guru dan murid, sampai kebutuhan sarana dan prasarana,” kata Gus Ipul dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah di Kantor Kemensos, Selasa (16/4/2024).
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin agar mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak. Gus Ipul mengklaim banyak kepala daerah sudah menunjukkan antusiasme tinggi dan mulai mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul juga mengundang seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengajukan permohonan resmi ke Kemensos. Selanjutnya, pihak Kemensos akan melakukan asesmen atau penilaian berdasarkan proposal yang masuk.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi daerah yang ingin ikut mendukung. Salah satu syarat utamanya adalah lahan minimal seluas 5 hektare,” kata Gus Ipul.
Infografis: Rillo Hans. Naskah: Wafiq Azizah
Sekolah Rakyat dirancang sebagai tempat tinggal dan belajar bagi anak-anak keluarga penerima manfaat. Di sekolah ini, mereka akan mendapat Pendidikan karakter, pelatihan keterampilan, serta pendampingan agar bisa meningkatkan taraf hidup di masa depan.
“Tujuan utama Sekolah Rakyat adalah mengurangi kemiskinan melalui pendidikan. Ini bukan sekadar sekolah, tapi tempat anak-anak dibina secara intensif agar bisa keluar dari kemiskinan,” tambah Gus Ipul.
Pertemuan di kantor Kemensos juga dihadiri beberapa kepala daerah, seperti Bupati Sumenep, Bupati Enrekang, Bupati Sambas, Bupati Aceh Barat, Bupati Batanghari, dan Bupati Sarolangun.
Gus Ipul menambahkan bahwa program ini akan terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar proses seleksi siswa lebih tepat sasaran. Hanya anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan yang akan diterima di Sekolah Rakyat. (Wafiq Azizah)
