Pemda Diminta Sediakan Lahan Minimal 5 Hektare untuk Sekolah Rakyat

Mensos Saifullah Yusuf dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Selasa (8/4/2025). Foto: Kemensos RI

FAKTA.COM, Jakarta - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah daerah.

Salah satu bentuk dukungan konkret adalah penyediaan lahan dengan luas minimal lima hektare untuk mendirikan sekolah tersebut.

"Lahan lima hektare adalah syarat minimum agar Sekolah Rakyat ini bisa berjalan optimal. Kita ingin memastikan bahwa fasilitas pendidikan ini berdiri dengan infrastruktur yang memadai,” kata Gus Ipul, dikutip dari Antara, Kamis (10/4/2025).

Gus Ipul menjelaskan, program Sekolah Rakyat bukan hanya proyek satu kementerian, melainkan hasil kerja sama berbagai pihak. Sebelumnya, dia telah bertemu dengan pihak Kemendikdasmen dan Kementerian PUPR. Kali ini, koordinasi dilakukan dengan Kementerian PANRB untuk membahas aspek kelembagaan dan formasi tenaga pengajar.

“Tahapan ini perlu kita jalani agar sistem dan tata kelola Sekolah Rakyat bisa lebih jelas dan efektif. Kita butuh tenaga pengajar yang berkualitas dan struktur organisasi yang tepat,” kata dia.

Naskah: Wafiq Aziza, Infografis: Rillo Hans Stevanus

Gus Ipul menyebutkan, dalam hal rekrutmen tenaga pendidik, prioritas akan diberikan kepada guru yang berstatus PNS, disusul oleh PPPK yang telah mendapatkan penempatan, dan terakhir opsi PPPK paruh waktu.

“Nantinya, kita juga akan berdiskusi dengan bupati dan wali kota untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan tentu saja SDM-nya. Ini bukan hanya soal bangunan, tapi siapa yang menghidupinya,” jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat akan berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial, meski secara substansi pendidikan tetap mengikuti arahan dari Kemendikdasmen.

“Dengan struktur UPT, kita bisa memastikan pengawasan dan pelaksanaan di lapangan bisa lebih terukur dan terarah. Tapi tentu kita tetap berkoordinasi dengan Kemendikdasmen sebagai pembina jabatan guru,” kata Rini.

Dia menambahkan bahwa pihaknya juga akan segera melakukan pendataan kebutuhan pegawai dan guru di 53 lokasi yang sudah ditetapkan untuk Sekolah Rakyat.

“Kita akan melibatkan BKN untuk memetakan kebutuhan SDM secara menyeluruh,” kata dia.

Program Sekolah Rakyat rencananya akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026, dan diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter kuat, sesuai harapan Presiden. (Kiki Annisa Fadilah)