Dibutuhkan 1.000 Guru Sekolah Rakyat, tapi Bukan ASN

Mensos Saifullah Yusuf dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Selasa (8/4/2025). Foto: Kemensos RI
FAKTA.COM, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang merampungkan persiapan pembukaan Sekolah Rakyat. Persiapan itu mulai dari proses rekrutmen guru, penerimaan peserta didik, hingga penyusunan kurikulum untuk tahun ajaran baru 2025/2026.
Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di kantor Kemendikdasmen, Selasa (8/4/2025), pembukaan Sekolah Rakyat sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Inpres Nomor 8 Tahun 2025 sudah menjadi panduan kita bersama. Tugas-tugas untuk Kemensos dan Kemendikdasmen sudah tertuang dengan jelas," kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan perekrutan guru akan dimulai pada April 2025. Sedikitnya, kata Gus Ipul, dibutuhkan lebih dari 1.000 guru untuk ditempatkan di 53 lokasi Sekolah Rakyat yang sudah siap beroperasi.
Sementara itu, Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, menjelaskan, dalam rekrutmen guru, para calon pengaja akan dikontrak secara individu tanpa status sebagai aparatur sipil negara (ASN).
"Guru yang mengajar di Sekolah Rakyat adalah tenaga kontrak, bukan ASN," kata Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memastikan Sekolah Rakyat akan beroperasi tahun ini. Berformat boarding school, sekolah ini ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem untuk memutus rantai kemiskinan. #SekolahRakyat #pendidikannomorsatu pic.twitter.com/CEvIhNcvD5
— Faktacom (@Faktacom_) March 5, 2025
Dia menambahkan, para guru harus memenuhi kualifikasi tertentu, seperti lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), bekerja penuh waktu, serta siap mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Rencana final daftar guru yang akan mengajar, menurutnya, akan diserahkan pada 24 April 2025.
Soal kepala sekolah, Abdul menyebutkan bahwa jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan. "Jika jumlah muridnya sedikit, satu kepala sekolah bisa memimpin untuk tiga jenjang sekaligus, SD, SMP, dan SMA," kata dia.
Untuk kurikulum, Sekolah Rakyat akan menerapkan pendekatan individual atau pemetaan kemampuan siswa sejak awal. Model pembelajarannya fleksibel dengan konsep multi entry-multi exit, yang berarti siswa dapat mulai belajar kapan saja tanpa harus mengikuti tahun ajaran tertentu.
"Setiap siswa memiliki target belajar masing-masing. Yang penting mereka berkembang sesuai karakter dan potensi, terutama melalui pembelajaran di asrama," kata Abdul Mu'ti.
Sementara itu, rekrutmen peserta didik akan menggunakan data dari Dapodik yang diintegrasikan dengan DTSEN. "Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yang masuk desil 1 dan 2 tapi belum terdaftar di Dapodik, akan diprioritaskan," kata Abdul. (Wafiq Azizah)
Pemerintah memastikan Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum Multi-Entry Multi-Exit (MEME) yang memungkinkan siswa masuk dan keluar pendidikan tidak harus pada tahun ajaran yang sama. Kurikulum ini tengah dimatangkan sebagai bagian dari sistem pendidikan formal yang lebih… pic.twitter.com/BkuSx746au
— Faktacom (@Faktacom_) March 27, 2025