Kemenpar Soroti Sekolah Tak Gunakan Jasa Travel saat Eduwisata
Ilustrasi study tour. (foto: Freepik)
FAKTA.COM, Jakarta – Kementerian Pariwisata menyoroti banyak sekolah yang tidak menggunakan jasa agen travel resmi dalam kegiatan eduwisata. Banyak di antara mereka memilih alternatif transportasi yang dinilai kurang aman bagi para siswa.
"Jadi teman-teman dari travel juga mengeluh sebenarnya, karena ternyata para sekolah itu tidak menggunakan jasa (travel) yang tepat, dan lebih mencari mana yang murah," kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani Mustafa, di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (28/3/2025).
Menurut Rizki yang akrab dipanggil Kiki, keselamatan wisatawan harus menjadi perhatian utama baik bagi pengelola destinasi maupun bagi wisatawan itu sendiri. Dia menegaskan bahwa pemilihan transportasi yang hanya berorientasi pada harga murah berisiko menimbulkan kejadian tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang pernah terjadi pada siswa sekolah di masa lalu.
Sebagai referensi, dia menyebut bahwa Singapura telah menerapkan standar khusus dalam kegiatan eduwisata bagi sekolah-sekolah, termasuk regulasi mengenai agen travel dan kendaraan yang digunakan. Edukasi ini diberikan tidak hanya kepada siswa tetapi juga kepada para guru agar lebih memahami pentingnya keamanan dalam perjalanan wisata.
Di Indonesia, pemerintah telah berdialog dengan asosiasi travel guna menyusun pedoman keselamatan wisata yang nantinya dapat diterapkan secara luas.
"Sebenarnya kami sudah bahas di tahun lalu dengan asosiasi travel, jadi kami punya langkah-langkah sebenarnya, tapi memang belum dilakukan karena adanya pemotongan anggaran," kata dia.
Kiki menegaskan bahwa sekolah-sekolah seharusnya mematuhi aturan yang ada dan mempertimbangkan keamanan di atas segalanya.
"Kami juga mengimbau kepada sekolah-sekolah kalau harus (patuhi aturan) seperti ini, jadi kalau tidak ya ini ada sanksi. Sebenarnya yang kita benarkan, kita benahi, itu dari supply side maupun dari demand side-nya, enggak boleh cari yang murah saja, sebenarnya sama kan kita berwisata kadang-kadang umroh cari yang murah, kadang-kadang malah kena tipu," kata dia.
Lebih lanjut, Kiki menjelaskan bahwa jika pedoman ini berhasil disusun dan disepakati oleh berbagai pihak, itu dapat menjadi dasar dalam mengantisipasi lonjakan wisatawan di berbagai destinasi, terutama menjelang musim liburan seperti Lebaran.
Langkah lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keselamatan wisatawan adalah memastikan ketersediaan informasi digital mengenai destinasi wisata dan desa wisata yang dapat diakses oleh masyarakat.
Selain aspek keselamatan, informasi yang tersedia ini juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan. Dengan informasi real-time, wisatawan bisa mengetahui kepadatan suatu destinasi dan memilih alternatif lain guna menghindari kemacetan dan antrean panjang.
"Tentu saja aspek regulasi kita mendorong, mengimbau, bahkan kita memperkenalkan edaran tadi termasuk membawa semua pendiri-pendiri sekolahnya kemudian kita juga memastikan dari platform-platform yang kita bangun, yang kita dorong kita develope itu termasuk platform-platform yang ada link-nya dengan Kementerian misalnya sejak di SISPARNAS kemudian di JADESTA kemudian bahkan di Indonesia the travel begitu ya," jelas Kiki.
Dengan upaya ini, diharapkan keamanan dan kenyamanan dalam eduwisata semakin terjamin, serta sekolah-sekolah lebih sadar akan pentingnya memilih penyedia jasa yang terpercaya dan berstandar tinggi.
(Penulis: Kiki Annisa)