ICW Soroti 4 Masalah MBG: Prabowo Harus Tanggung Jawab

Presiden Prabowo Subianto sidak dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rawamangun, Jakarta Timur, pada Senin (3/2/2025). (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto)

Fakta.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan kritis terkait proyek makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto. Sedikitnya ada empat permasalahan MBG yang disorot ICW.

Dalam siaran pers yang diterima Faktacom, peneliti ICW Dewi Anggraeni menjelaskan masalah pertama terkait pengelolaan anggaran yang diduga sarat kecurangan.

Masalah pengelolaan anggaran ini, kata Dewi, terungkap salah satunya dari kasus Mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, yang terpaksa tutup lantaran merugi hampir Rp1 miliar. Mereka mengaku tidak menerima biaya dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Padahal, mitra dapur MBG tersebut telah memasak 65.025 porsi selama Februari-Maret 2025. 

Selain itu, kata Dewi, ada pula petugas dapur MBG yang berhenti bekerja karena beban kerja dan besaran upah. Hal tersebut terjadi di Sumenep, Madura. Dewi juga menyebut laporan dari beberapa lokasi mengungkapkan adanya dugaan monopoli pembelian peralatan dapur oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 

“Temuan itu menambah rentetan masalah pengelolaan anggaran,” kata Dewi dalam pernyataan tertulis, Senin (21/4/2025).

Dewi menyatakan masalah-masalah itu menunjukkan buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan dalam proyek MBG. Baginya, bukan tidak mungkin hal serupa meluas terjadi di berbagai tempat lain.

Masalah kedua, terkait penyaluran anggaran proyek MBG yang diduga melanggar peraturan. Dewi mengatakan aanggaran MBG disalurkan melalui skema bantuan pemerintah. Anggaran MBG ini mestinya diberikan langsung kepada penerima manfaat.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Namun, Dewi menyebut anggaran itu justru dikirimkan ke pihak eksternal mitra Badan Gizi Nasional. 

“Penyaluran anggaran lewat skema bantuan juga membuka celah praktik korupsi,” katanya.

Berdasarkan pantauan ICW, Dewi mengatakan dana bantuan rawan diselewengkan. Modus penyelewengan terbanyak yaitu pembuatan laporan fiktif dan manipulasi laporan pertanggungjawaban.

Masalah ketiga, MBG diwarnai ketimpangan layanan dan kualitas makanan yang buruk. Dewi menyebut terdapat laporan yang menunjukkan perbedaan penyediaan alat makan antar-sekolah. 

“Sebagian sekolah menerima makanan dengan wadah berbahan stainless steel yang aman dan layak pakai. Sementara, sekolah lainnya mendapatkan wadah berbahan plastik tipis dan mengandung bahan kimia berbahaya jika digunakan untuk makanan panas,” ujarnya.

Dewi mengatakan hal ini menunjukan tidak adanya standarisasi layanan dalam pelaksanaan MBG.

Dewi juga menyebut bahwa kualitas makanan yang disediakan dalam program MBG tidak memenuhi standar gizi minimal. 

“[Standar gizi minilai] Itu mencakup segi kandungan protein, vitamin, maupun keragaman menu,” ujarnya.

“Terdapat temuan siswa di sekolah disajikan telur rebus yang tak layak dikonsumsi. Di beberapa sekolah, siswa bahkan membuang makanan karena rasa yang tak sedap” sambungnya.

Terakhir, proses pembentukan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tidak transparan. 

Adapun SPPI merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menjaring para sarjana ataupun lulusan D4 dan S2 untuk berkontribusi membantu beberapa program prioritas pemerintah, khususnya makan bergizi gratis. 

Dalam upaya pemenuhan target 3.000 SPPI, Dewi menyabut proses pendaftaran calon SPPI malah menimbulkan serangkaian masalah.

Masalah tersebut seperti nama calon peserta yang secara tiba-tiba hilang setelah dinyatakan lulus, platform pendaftaran yang tidak informatif dan sering bermasalah, sampai pelaksanaan program SPPI yang sepenuhnya diintervensi oleh militer.

“Mengacu pada hal-hal di atas, Presiden Prabowo harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan proyek MBG,” kata Dewi.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menarik perhatian para pemimpin dunia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meluncurkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).

“Saya kira, (MBG) salah satu program terbesar di dunia, dan ini diperhatikan oleh dunia, banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini, dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani,” ujar Prabowo dikutip Antara.

Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, program MBG telah menjangkau lebih dari 3 juta anak. Pemerintah menargetkan agar seluruh anak Indonesia dan ibu hamil, dengan total penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang, dapat menikmati program ini pada akhir 2025.

“Kita ingin lebih cepat, tapi harus bertahap dengan pengelolaan dan administrasi yang baik. Ini uang rakyat, jadi harus dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab,” kata Prabowo.