Polisi Diminta Tangkap Preman Berkedok Ormas Minta THR

Ilustrasi THR

FAKTA.COM, Jakarta - Pihak kepolisian diminta untuk menangkap preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sering meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa kepada masyarakat.

Apalagi, keberadaan preman berkedok ormas itu sudah lama dikeluhkan masyarakat, instansi pemerintah, pengusaha, dan pihak lain yang selama ini menjadi korban pemalakan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, terkait banyaknya netizen yang mengunggah surat permintaan THR dari sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas.

"Preman berkedok ormas itu selalu berulah dan memalak masyarakat. Mereka merasa menjadi penguasa wilayah, sehingga bisa seenaknya memalak," kata Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/3/2025).

Wakil rakyat dapil Jawa Tengah VI itu pun meminta aparat membuka posko pengaduan terkait aksi premanisme itu sebab aksi mereka semakin mencolok menjelang hari raya.

"Mereka keliling ke beberapa lokasi untuk meminta THR. Kemudian, mereka datang ke lembaga pendidikan, instansi pemerintah, pabrik, toko, dan tempat yang bisa mereka palak," kata dia.

Selain itu, aksi pemalakan preman itu tidak hanya terjadi di satu daerah, tapi terjadi di beberapa lokasi. Bahkan, para preman itu kerap melakukan kekerasan kepada korbannya, jika permintaan mereka tidak dikabulkan.

"Mereka membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan terhadap korban. Jelas itu bentuk premanisme yang tidak boleh dibiarkan," tegas Abdullah.

Untuk itu, Abdullah mendesak pihak kepolisian untuk menertibkan dan menangkap para preman yang mengaku sebagai ormas itu. Mereka sudah melakukan tindak pidana, dengan melakukan pemerasan dan kekerasan.

"Tahun ini, aksi mereka ramai menjadi sorotan, karena terekam kamera, kemudian viral di media sosial. Semua masyarakat pun mengecam aksi premanisme berkedok ormas yang sangat meresahkan," ujarnya.

Sebelumnya, preman berkedok ormas itu melakukan pemalakan dan menebar teror di beberapa daerah. Di antaranya, preman yang meminta THR ke pabrik di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Setelah videonya viral, pelaku pun ditangkap polisi. Kemudian, ada pula ormas Laskar Merah Putih yang merusak kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Selain itu, ada juga anggota LSM Gerhana yang menganiaya satpam sekolah karena tidak diberi THR, dan kejadian lain yang ramai di media sosial.

Menanggapi banyaknya ormas minta THR, Kementerian Agama mengingatkan bahwa meminta secara paksa bisa mengurangi esensi Ramadan.

"Tidak boleh menggunakan paksaan karena itu juga justru akan menghilangkan esensi dari kedermawanan di bulan Ramadan,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama, di Gedung Kemenag, Jakarta, belum lama ini.

Dia mengingatkan bahwa permintaan THR seharusnya dilakukan secara proporsional dan tidak boleh disertai unsur paksaan.

“Semuanya seolah-olah merasa perlu mendapatkan THR. Tapi saya kira kita tetap harus, proporsional ya. Tidak boleh menggunakan paksaan,” kata dia.

Belum lama ini, Polri juga menegaskan kesiapannya untuk menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat iklim investasi di Tanah Air.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan dunia usaha terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok.

"Polri tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional," ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/3/2025). (ANT)