GMNI Jaksel Tuntut KPK Usut Tuntas Blok Medan
GMNI Jakarta Selatan melakukan aksi tuntut KPK tuntaskan selidiki Blok Medan yang melibatkan keluarga Jokowi, Jakarta, Jumat (8/11/2024). (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
FAKTA.COM, Jakarta - Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan menggelar aksi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).
Aksi tersebut berisi lima tuntutan, yaitu usut tuntas kasus Blok Medan yang melibatkan anak dan menantu Jokowi yakni Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution; usut tuntas keterlibatan PT Harita Nickel di kasus Blok Medan yang diduga kuat sebagai pelindung IUP ilegal di Halmahera Timur, Maluku Utara; mendesak KPK untuk segera meminta LHKPN Raffi Ahmad; segera panggil dan periksa semua Menteri Perdagangan yang melakukan impor kebutuhan gula di tengah produksi gula dalam negeri mengalami kelebihan ataupun kecukupan kebutuhan dalam negeri yang melibatkan Enggartiasto Lukita, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan; serta segera panggil dan periksa Joko Widodo dalam dugaan korupsi impor gula periode 2014-2024.
Ketua Cabang GMNI Jakarta Selatan, Dendy Se, mengatakan aksi hari ini merupakan aksi keempat dengan tuntutan yang sama.
"Hari ini kan posisi KPK ini sangat diragukan oleh masyarakat. Nah saat ini kan kita melihat KPK di bawah pimpinan Nawawi ini begitu gagap terhadap korupsi-korupsi sebenarnya,” kritik Dendy.
“Akhirnya Pak Bobby hari ini bisa mencalonkan diri. Raffi Ahmad hari ini nggak menyerahkan LKHPN-nya. Dan KPK diam hal ini. Tanpa memanggil, tanpa bertindak salah satu pun. Artinya apa? KPK hari ini tanpa bertindak apabila terjadi korupsi di tengah dinasti Jokowi dan kroni-kroninya," imbuhnya.
Sebelumnya, mereka sudah mengirimkan laporan aduan ke KPK tertanggal 16 Agustus 2024, dimana mereka melaporkan Bobby dan Kahiyang Ayu yang terlibat dalam kasus Blok Medan berdasarkan pembuktian sidang di pengadilan tinggi Ternate, mengacu pada pernyataan Abdul Ghani Kasuba, ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara.
Para mahasiswa yang melakukan aksi tersebut berasal dari komisariat GMNI Jaksel di Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Universitas Tama Jagakarsa, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, serta Universitas Nasional (UNAS). Ini merupakan aksi keempat mereka ke KPK dengan tuntutan yang sama.
“Harusnya KPK sehari ini sebagai lembaga yang bertugas, yang mempunyai peran dan mempunyai amanat reformasi. Artinya untuk memberantas korupsi dan nepotisme harus bertindak tegas,” tutup Dendy.