APBN 2025 Dihadapkan Risiko Besar di Tengah Prediksi Suram IMF

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin konferensi pers APBN Kita Januari-Februari 2025.

FAKTA.COM, Jakarta - Prediksi International Monetary Fund (IMF) tentang perlambatan ekonomi global pada 2025 menjadi alarm keras bagi Indonesia. Situasi ini menempatkan APBN 2025 dalam posisi krusial, yakni sebagai stimulus perekonomian nasional atau justru menjadi bom waktu fiskal di masa depan.

Seperti diketahui, dalam laporan bertajuk World Economic Outlook yang dirilis Selasa (22/4/2025), IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di angka 4,7 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun lalu yang dicatatkan sebesar 5,03 persen. Tak hanya itu, angka ini lebih rendah 0,4 persen dibandingkan dengan proyeksi IMF di awal tahun.

Menanggapi hal ini, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza Idris mengingatkan, bahwa meski kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap ekonomi nasional hanya sekitar 15 persen, peranannya sebagai pendorong tetap sangat vital.

“Nah pada hari ini kita lihat ya APBN ini sedang memiliki beban yang sangat berat akibat beban utang dan komitmen belanja masa depan," kata Handi dalam diskusi daring, Senin (28/4/2025).

Dalam posturnya, nilai belanja dalam APBN 2025 adalah sebesar Rp3.621,3 triliun. Beban ini semakin diperberat dengan berbagai pegeluaran seperti modal awal Danantara senilai Rp326 triliun, alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp391,2 triliun, dan Koperasi Merah Putih dengan total Rp400 triliun.

Menurut Handi, kondisi ini menyebabkan risiko fiskal bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka menengah dan panjang.

Terlebih adanya kenyataan bahwa rasio kondisi semakin berat dengan utang pemerintah yang sudah mencapai Rp8.000 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38–39 persen.

"Peringatan dari lembaga internasional ini harus ditanggapi serius. Harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter sangat penting," ujarnya.

Sementara itu beban berat APBN juga hadir dalam fenomena efisiensi. Menurut Handi pengalokasian ulang anggaran ini belum tentu mengurangi risiko fiskal.

Pendapat senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah. Ia menganggap efisiensi fiskal pemerintah yang mengalihkan anggaran ke sektor pertahanan dan kepolisian di saat belanja kementerian lain dipotong, justru berdampak negatif pada ekonomi dalam jangka pendek.

Menurut Piter, respons kebijakan pemerintah belum cukup kontrasiklikal untuk menghadapi tantangan global. Jika tidak ada perubahan, ia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan sulit mencapai 5 persen bahkan akan berada di kisaran 4,7 hingga 4,8 persen, sebagaimana diprediksi IMF.