RI Butuh US$285 M Capai Target Emisi GRK, Pakar: Jangan Berharap Dana Asing
Ilustrasi - Proyek energi hijau. (Dok. Kemenkeu Foto/Kementerian ESDM)
FAKTA.COM, Jakarta – Porsi pendanaan iklim di Indonesia masih lebih banyak ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun kemajuan kebijakan dalam sektor keuangan terkait perubahan iklim di Indonesia cukup pesat, upaya untuk menggerakkan pendanaan hijau dari sektor swasta dinilai masih jauh dari memadai.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Climate Policy Initiative (CPI), Tiza Mafira, dalam Executive Forum bertema “Kesiapan Dana Swasta Indonesia dalam Pembiayaan Iklim” di Jakarta, Jumat (26/4/2025).
Tiza menyoroti biaya untuk mencegah pemanasan global jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang akan ditanggung dunia jika tidak segera dalam mengambil suatu tindakan.
Dalam pemaparannya, ia menunjukkan perbandingan antara biaya investasi untuk menahan kenaikan suhu dibandingkan biaya kerugian yang akan timbul jika dunia membiarkan suhu naik hingga 3-4 derajat Celcius.
Hasilnya, investasi saat ini jauh lebih murah dibandingkan kerugian yang akan datang, yang tidak hanya mencakup kerugian finansial tetapi juga kerugian tak ternilai, seperti kematian massal dan kepunahan spesies.
Executive Forum bertema “Kesiapan Dana Swasta Indonesia dalam Pembiayaan Iklim” di Jakarta, Jumat (26/4/2025). (Fakta.com/Kania Hani Musyaroh)
"Kalau kita tidak ingin mengeluarkan biaya besar di masa depan, kita harus berinvestasi sekarang. Investasi itu meskipun angkanya terkesan besar, tidak ada apa-apanya dibandingkan kerugian-kerugian, ini baru kerugian keuangan ya, yang akan kita hadapi di masa depan, ini belum bicara tentu saja hal-hal yang priceless lah, seperti kematian, extinction (kepunahan), dan sebagainya," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa proyeksi pemanasan global yang dibuat sejak tahun 1970-an telah terbukti akurat. Target untuk menjaga kenaikan suhu global agar tidak melebihi 1,5 derajat Celcius atau di atas tingkat praindustri kini telah terlampaui. Di mana suhu global 2024 tercatat mencapai rekor mencapai 1,55 derajat Celcius.
Tiza menekankan bahwa fenomena tersebut bukan hanya sebagai ancaman lingkungan, tetapi juga menciptakan risiko keuangan global yang signifikan.
Dalam catatan CPI, untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$285 miliar. Namun, untuk saat ini tercatat baru kurang dari 50 persen atau sekitar 34 persen kebutuhan tersebut yang terpenuhi dan mayoritas pendanaan dari APBN. Sementara, kontribusi sektor swasta baru mencakup sekitar 15 persen dari total pendanaan iklim sekitar US$42 miliar.
Meski demikian, Tiza menyebut belum bisa memastikan apakah pendanaan iklim yang selama ini digelontorkan pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim juga melibatkan kerja sama dengan sektor swasta melalui mekanisme blended finance atau pendanaan campuran.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada hibah asing bukanlah solusi berkelanjutan, terutama mengingat saat ini ada tren penurunan bantuan dari negara-negara maju.
“Jadi dari dulu pun sebenarnya kita enggak boleh berharap pada dana asing, hibah asing, sekarang pun menurut saya kita jangan berharap. Jadi, mari kita lihat potensi pasar dalam negeri, kita lihat potensi kekuatan pasar untuk menggalakkan pendanaan dan kita perbesar kontribusi swasta,” jelasnya.
Sepanjang periode 2006 hingga 2023, total dana asing yang masuk ke Indonesia untuk mendukung pendanaan iklim tercatat tidak lebih dari US$2 miliar. Bahkan pada 2023, dari seluruh komitmen pendanaan iklim internasional, hanya sekitar 43 persen yang benar-benar berasal dari dana multilateral internasional.
la mengimbau kepada pemerintah dan pelaku pasar dalam negeri untuk meningkatkan peran serta sektor swasta dalam pembiayaan hijau sebagai kunci keberhasilan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.