Prabowo Terima Delegasi Korsel, Menko: Tidak Ada Bahas LG

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan sejumlah delegasi pengusaha Korea Selatan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (28/4/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

FAKTA.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan delegasi pengusaha Korea Selatan yang tergabung dalam Federasi Industri Korea (FKI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4/2025) siang.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Besar Istana Merdeka Jakarta, pukul 11.15 WIB itu, dihadiri 19 tamu undangan dari kalangan pimpinan penting industri Negeri Ginseng, di antaranya perusahaan Hyundai dan Lotte Group.

"Kita tidak bicara LG di sini. Kita bicara Lotte, Hyundai, dan yang lain," ucap Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelang pertemuan tersebut.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta CEO Danantara Rosan Roeslani.

Dilansir dari situs resmi FKI, organisasi yang berdiri sejak 1961 itu telah menjadi bagian penting dari perjalanan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan.

Menghadapi tantangan besar akibat perubahan tatanan ekonomi global dan dinamika industri dunia, FKI berkomitmen mempercepat transformasi ekonomi nasional dengan menumbuhkan semangat kewirausahaan, memelopori industri masa depan, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

FKI berdiri berdampingan dengan organisasi ekonomi bergengsi seperti Kamar Dagang dan Industri Korea, Asosiasi Perdagangan Internasional Korea, maupun Federasi Usaha Kecil Korea.

FKI saat ini memiliki 420 anggota, termasuk GS Corporation, Samsung Electronics, Kumho Industrial, Korean Airlines, Hanwha Corporation, Hyundai Motor, Daelim Industrial, LG, POSCO, Doosan Construction, dan 21 perusahaan investasi asing, bersama dengan 65 organisasi.

FKI menyasar sejumlah sektor usaha, di antaranya 38,1 persen di industri manufaktur, 8,6 persen grosir dan retail, 6,4 persen servis bisnis, 3,6 persen di sektor transportasi, serta 1,9 persen elektronik dan gas. (ANT)