Meski Optimis, Menkeu Cermati Potensi Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok. Kemenkeu)

FAKTA.COM, Jakarta - Meski optimis capai pertumbuhan ekonomi lima persen, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani masih mencermati kemungkinan deviasi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada APBN TA 2025. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Seperti diketahui, di tengah gejolak perekonomian global, International Monetary Fund (IMF) dalam laporan bertajuk World Economic Outlook (WEO) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah, yakni sebesar 4,7 persen.

Laporan yang dirilis Selasa (22/4/2025) itu menunjukkan adanya revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan sejumlah negara, terutama sebagai dampak dari peningkatan ketidakpastian global, imbas kebijakan tarif dagang Amerika Serikat.

Secara umum, dalam laporan tersebut diketahui bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini direvisi menjadi 2,8 persen. Angka ini lebih rendah 0,5 persen dibandingkan proyeksi di awal tahun yang dipatok sebesar 3,3 persen.

Sejumlah negara di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia juga mengalami koreksi atas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini oleh IMF. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan gagal menembus lima persen, yakni diperkirakan hanya menyentuh 4,7 persen saja. Padahal, pada laporan awal tahun, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5,1 persen.

Menkeu Sri Mulyani pun buka suara terkait hal ini. Menurut penuturannya, koreksi ini lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga.

“Itu [dibandingkan proyeksi IMF Januari 2025] berarti ada koreksi sekitar 0,4 percentage point. Sedangkan negara-negara lain yang lebih tinggi intensitas perdagangannya seperti Filipina koreksinya mencapai 0,6 percentage point, Thailand bahkan lebih dalam lagi yaitu 1,1 negative percentage point, dan Vietnam 0,9 percentage point,” ujar Menkeu.

Hal ini karena rasio ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak sebesar negara lain. Kendati begitu, Menkeu berujar akan terus memberikan respon kebijakan, seperti mendorong negosiasi tarif dagang hingga upaya deregulasi.

Ia juga berharap, dengan ditundanya pengenaan tarif resiprokal AS selama 90 hari, situasi menjadi lebih baik seiring adanya perkembangan respon kebijakan pemerintah terhadap situasi global.

“Nah, dalam konteks ini dari mulai sekarang akhir April-Juni, masih ada dua bulan untuk kita terus mematangkan dampak dari kondisi global,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Menkeu bilang bahwa pemerintah akan mencermati potensi adanya deviasi target pertumbuhan ekonomi yang termaktub dalam APBN TA 2025 sebesar 5,2 persen dan bagaimana implikasinya terhadap sejumlah hal.

“Indonesia terus memitigasi risiko tersebut melalui langkah-langkah reformasi, diregulasi dan penggunaan APBN untuk sebagai instrumen shock absorber maupun counter cyclical,” jelas Menkeu.

Namun, di tengah sejumlah perkembangan global, pihaknya tetap optimis bahwa akhir tahun nanti Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen. Hal tersebut didukung oleh sejumlah indikator, seperti realisasi investasi, aktivitas manufaktur, dan kinerja ekspor yang baik.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar 5 persen,” kata Menkeu.