Pabrik BYD Hadapi Premanisme Oknum Ormas, BKPM Janji Cek Langsung

BYD Harmony resmi buka dealer baru di Jakarta dan Bekasi. (Dok. BYD)

FAKTA.COM, Jakarta – Pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat dikabarkan sempat diganggu aksi premanisme oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas).

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan akan segera melakukan komunikasi dengan pihak BYD untuk menyelesaikan persoalan aksi premanisme oleh oknum ormas tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MPR RI, Eddy Soeparno, sempat menyoroti adanya tindakan atau aksi premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Indonesia. Kabar ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

"Saya mendengar sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas pemerintah harus perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," ucap Eddy dalam unggahan di laman Instagram resminya, Minggu (20/4/2025).

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, mengaku bahwa sudah mengetahui kabar tersebut baru-baru ini dan akan langsung mengkonfirmasi terkait kebenarannya dengan pihak BYD. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui awak media seusai acara Indonesia Economic Forum bertajuk “The Innovation Edge: India-Indonesia Collaboration for a Future-Ready Economy,” di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

“Saya juga baru baca tadi, saya kurang tahu [detailnya], tetapi kalau kejadiannya seperti itu, InsyaAllah hari ini saya akan coba mengontak dengan kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya karena kita harus tanya pada BYD-nya langsung. Secara prinsip, bukan berarti bahwa berita yang ada itu tidak 100 persen benar tetapi detailnya kita harus tahu,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa setelah informasi tersebut telah terkonfirmasi kebenarannya dan juga telah mendapatkan detail informasinya, BKPM akan melanjutkan proses selanjutnya dengan langsung melakukan koordinasi dengan satuan tugas (Satgas) Anti Premanisme supaya dapat ditangani lebih efektif sesuai kewenangannya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BKPM secara konsisten menyatakan bahwa aksi premanisme dan juga pungutan-pungutan liar itu sangat mengganggu, bukan hanya dari sisi kenyamanan bagi perusahaan melainkan juga akan membuat citra iklim investasi Indonesia buruk di mata negara lain.

Ia mengatakan bahwa sudah seharusnya masalah seperti itu tidak terjadi lagi, terlebih dalam kondisi perekonomian global saat ini yang di mana menarik investasi itu tidak mudah. Sudah seharusnya Indonesia meningkatkan daya saing yang kompetitif dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya ke Tanah Air.

“Dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah. Semua negara makin protektif, bahkan Amerika Serikat, negara sekaya itu, semaju itu, dan punya teknologi yang bagus, masih punya proteksionisme yang luar biasa hanya dalam menarik investasi masuk ke dalam negara itu,” ucapnya.

“Jadi, kalau kita yang sebenarnya punya kemampuan kompetitif yang bagus dengan biaya investasi yang bisa ditekan murah, harusnya kita punya daya saing itu,” pungkas Ichwan.

Di sisi lain, Ichwan mengatakan bahwa pembangunan pabrik BYD ini tetap berlangsung karena proses persiapannya sudah sangat serius, bahkan pembangunan konstruksi sudah berjalan sehingga dapat dipastikan proyek ini akan tetap terus dilakukan.