PLN Butuh Rp2.722 Triliun demi Bangun Proyek Pembangkit Berbasis EBT

Direktur Manajemen Risiko PLN, Suroso Isnandar dukung kerja sama hydropower atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dalam konpers di Jakarta, Selasa (15/4/2025). (Fakta.com/Kania Hani Musyaroh)

FAKTA.COM, Jakarta – PT PLN (Persero) mengungkapkan kebutuhan investasi untuk infrastruktur pembangkit listrik di Indonesia termasuk proyek supergrid atau jaringan transmisi hingga proyek energi hijau membutuhkan dana investasi sebesar US$162 miliar atau sekitar Rp2.722,6 triliun (kurs Rp16.810).

Direktur Manajemen Risiko PLN, Suroso Isnandar, mengatakan bahwa sebesar US$59 miliar atau sekitar Rp991,79 triliun akan dialokasikan untuk membangun proyek Energi Baru Terbarukan (EBT). Termasuk di dalamnya hydropower atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan geothermal atau Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP).

“Untuk pembangunan infrastruktur ini, Indonesia akan membutuhkan investasi total sekurang-kurangnya US$162 miliar. Estimasi ini belum termasuk Capex (Capital Expenditure) dan pembangunan konstruksi infrastruktur. Alokasi sebesar US$59 miliar untuk membangun proyek energi baru seperti hydro dan geothermal,” ucap Suroso dalam “Indonesia-Switzerland Hydropower Conference”, di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Hingga saat ini PLN telah beroperasi di atas 75 Gigawatt (GW) kapasitas generator atau pembangkit yang sudah terpasang. Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi sumber EBT yang sangat besar dan tersebar di seluruh daerah.

Khusus untuk PLTA total kapasitas yang sudah diidentifikasi dapat dikembangkan mencapai 29 GW. Namun, saat ini potensi energi hydropower yang baru berhasil dikembangkan adalah sebesar 5,8 GW.

“Jika kita melihat sumber daya, misalnya hydropower, setidaknya kita memiliki 29 GW yang terkenal dengan potensi besar di Kalimantan, Sumatra, dan juga Sulawesi. Di Kalimantan, potensinya bisa mencapai 13 GW, di Sumatra 7 GW, di Sulawesi 5 GW. Potensi ini tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan COP29 di Azerbaijan beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun kapasitas tambahan hingga lebih dari 70 GW dan sebesar 60 persen akan berasal dari energi bersih.

Namun demikian, ia menyebut masih adanya suatu masalah yang menjadi tantangan antara pasokan sumber energi bersih dengan pusat sumber permintaan yang cukup jauh. Oleh karena itu, PLN akan membangun infrastruktur yang dapat menutup ketidaksesuaian antara pasokan dan jumlah permintaan tersebut.

“PLN Indonesia harus membangun supergrid yang memungkinkan akan mengatasi kekacauan supply-demand dengan mengevakuasikan energi renewable di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara,” ucapnya.

Lebih lanjut, dalam RUPTL 2025-2034, juga diperkirakan akan membangun supergrid sekurang-kurangnya 48.000 kilometer di berbagai daerah Indonesia. Bahkan, untuk skenario terpanjang bisa mencapai 63.000 kilometer.

Dia menegaskan bahwa seluruh proyek transmisi energi ini tidak bisa dilakukan oleh PLN sendiri, melainkan perlu melibatkan stakeholders lainnya baik itu dari pemerintah maupun sektor swasta untuk bersama-sama berkolaborasi dan mengatasi tantangan tersebut secara efektif sehingga mempercepat transisi energi di Indonesia menuju net-zero emission.