Menteri Ara Klaim Renovasi RTLH Tanpa Uang Negara: Semua dari Pengusaha!

Menteri PKP, Maruarar Sirait dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, Aguan dalam Program Bebenah Kampung di Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025). (Fakta.com/Trian Wibowo)

FAKTA.COM, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengakui menegaskan bahwa program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) saat ini tak mengandalkan uang negara sepeser pun.

Ia menyebut program ini sebagai bagian dari target tiga juta rumah, yang sepenuhnya digerakkan oleh tenaga swasta sebagai mesin utamanya. Bukan dari kas negara, tapi dari kantong para pengusaha.

“Tidak ada uang dari APBN, tidak ada uang dari BUMN, tidak ada uang dari APBD. Semuanya dari uang pengusaha,” tegas Ara dalam peluncuran Program Bebenah Kampung di Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Menteri PKP, Maruarar Sirait dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, Aguan dalam Program Bebenah Kampung di Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025). (Dok. Kementerian PKP)

Implementasi program ini, Kementerian PKP menggandeng berbagai elemen dunia usaha dan lembaga masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Dari ketiga mitra ini, ditargetkan akan dilakukan renovasi atau pembangunan total sebanyak 2.200 unit rumah yang rampung sebelum perayaan Hari Kemerdekaan.

“Sebelum 17 Agustus, [pembangunan rumah] 500 dari Kadin, 200 dari HIPMI, dari Buddha Tzu Chi 1.500,” ucapnya.

Di Jakarta, Yayasan Buddha Tzu Chi menargetkan pembangunan total 500 unit rumah, dengan 232 unit yang diharapkan rampung pada (22/6/2025), seraya 268 unit sisanya akan dilakukan pendataan oleh pemerintah Jakarta Pusat.

Konglomerat Aguan yang juga Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi mengungkapkan butuh puluhan juta rupiah per unit untuk merenovasi rumah. Pria Bernama asli Sugianto Kusuma itu adalah salah satu pebisnis sukses di Indonesia yang merintis Agung Sedayu Group pada 1970.

Khusus untuk wilayah Tanah Tinggi, pembangunan akan berlanjut dengan renovasi 10 unit rumah mulai (14/4/2025), disusul 18 unit tambahan pada awal Mei.

Sementara Kadin Indonesia, berencana merenovasi 500 unit RTLH yang mencakup 200 rumah di Jakarta, 100 di Jawa Barat, 200 di Banten, serta masing-masing 50 rumah di Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan bahwa program renovasi RTLH ini merupakan bagian dari empat quick wins KADIN yang ditargetkan rampung sebelum Hari Kemerdekaan (17/82025).

“Hasil kunjungan, kita mulai dengan renovasi rumah. Totalnya 500, ada 200 di Jakarta, selebihnya di Jawa Barat, Banten, Bangka Belitung, dan NTT,” ucap Anin yang juga mengikuti serangkaian acara peluncuran.

Mengenai anggaran, Anin mengakui bahwa seluruh biaya bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Biaya renovasi per rumah pun bervariasi, mulai dari Rp20 juta, tergantung pada lokasi dan kondisi rumah. Khusus kasus di Jakarta, Anin menyebut biayanya bisa dua kali lipat.

Ke depannya, Kementerian PKP akan menggandeng sejumlah pengusaha lainnya untuk terlibat dalam program pembangunan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini.