Zulhas Sebut Koperasi Desa Bisa Tutup Ruang Tengkulak

Seorang petani membajak sawah di Desa Mlatinorowito, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jateng untuk mempersiapkan musim tanam (MT) pertama, Senin (6/1/2025). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

FAKTA.COM, Jakarta – Pemerintah tengah mempercepat pembentukan koperasi desa merah putih. Adapun jumlahnya disebut mencapai 80.000 koperasi. Kehadiran koperasi desa ini pun disebut pemerintah dapat menggerakan perekonomian desa hingga meningkatkan kesejahteraan petani.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Menurutnya, pembentukan koperasi desa dapat membantu menggerakan perekonomian desa. Di samping itu, salah satu fokusnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani melalui pemangkasan rantai pasok yang panjang.

Zulhas menambahkan, dengan kehadiran koperasi desa, maka rantai produksi akan dipangkas, dari produsen langsung ke koperasi. Sebagai contoh, untuk penyaluran pupuk, LPG, dan sembako.

“Ini akan dipangkas jadi produsen langsung ke koperasi juga memangkas rantai-rantai di tengkulak,” imbuh Zulhas.

Hematnya, ini merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tengkulak di Tanah Air. Sebab, tidak ada ruang di rantai pasok yang bisa dimainkan oleh tengkulak. Di sisi lain, jika hanya melakukan tindakan biasa saja, maka persoalan ini tidak akan habis.

“Berapa banyak yang mau dipenjarakan, kan tidak mungkin. Oleh karena itu, kita bangun sistem yang kuat melalui Kopdes ini,” pungkas Zulhas.

Sekadar tambahan informasi, percepatan pembentukan koperasi desa ini termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, belum lama ini.

Adapun rencananya, 80.000 koperasi desa akan mendapatkan anggaran sebesar Rp3-5 miliar. Dengan begitu, estimasi anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp400 triliun.