Siasati Perang Dagang, Pemerintah bisa Optimalkan MBG Buka Pasar Baru

Presiden Prabowo Subianto sidak dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rawamangun, Jakarta Timur, pada Senin (3/2/2025). (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto)
FAKTA.COM, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi buka suara soal kebijakan tarif dagang Amerika Serikat. Menurut penuturannya, ada sejumlah aktivitas domestik yang bisa dioptimalkan untuk menyiasati kebijakan tarif dagang tersebut.
Hal itu disampaikannya ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Dalam kesempatan itu, Arief memandang bahwa ada sisi positif dari pemberlakuan kebijakan tarif tersebut, yakni perluasan pasar dalam negeri. Terlebih, ada sejumlah aktivitas domestik yang masih bisa dioptimalkan untuk mengantisipasi dampak pengenaan tarif bea masuk impor oleh AS.
“Salah satunya, misalnya ada MBG (Makan Bergizi Gratis). Ada kegiatan-kegiatan yang domestik yang bisa kita optimalkan—membuka pasar baru,” jelas Arief.
Terkait hal tersebut, sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana juga mengungkap hal serupa. Menurut penuturannya, hingga akhir November nanti, program MBG akan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat.
Lebih rinci, Dadan mengungkap bahwa 82,9 juta penerima manfaat tersebut akan dilayani oleh sekitar 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan, satu SPPG disebut akan menerima anggaran Rp8-10 miliar tiap tahunnya. Dari anggaran itu, sebagian akan digunakan untuk menyerap hasil produksi pertanian.
“Sebanyak 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku dan 95 persen bahan baku itu bersumber dari produk pertanian,” jelas Dadan dalam "Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia", Selasa (8/4/2025), di Menara Mandiri, Jakarta.
Dadan menambahkan, pada akhirnya program ini akan menciptakan permintaan baru yang berpotensi menggerakan perekonomian.
Di samping itu, mengelaborasi pernyataan Arief soal potensi pasar domestik di tengah ancaman perang dagang, data memang menunjukkan struktur perekonomian Indonesia ditopang oleh permintaan domestik. Hal ini salah satunya tercermin dari porsi permintaan rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang besar.
Jika melihat struktur pembentuk PDB Indonesia, ekspor barang dan jasa tidak pernah melebihi konsumsi rumah tangga. Bahkan, angka distribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB selalu mendominasi dengan distribusi hampir setengahnya.













