Perekonomian Asia-Pasifik Melemah Imbas Kebijakan Dagang Trump
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok. Kemenkeu)
FAKTA.COM, Jakarta - Prospek pertumbuhan ekonomi Asia - Pasifik diperkirakan melambat. Fakta tersebut tertuang pada laporan Asian Development Outlook (ADO) yang dirilis Rabu (9/4/2025).
Merujuk kepada laporan tersebut, Asian Development Bank (ADB) memperkirakan perekonomian di kawasan Asia Pasifik akan tumbuh 4,9 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang dicatatkan sebesar 5,0 persen.
Sebenarnya, ADB melihat bahwa prospek pertumbuhan ekonomi cukup cerah, terlebih karena kuatnya permintaan domestik hingga pasar global yang solid untuk produk semikonduktor.
Akan tetapi, kebijakan tarif dagang yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menimbulkan ketidakpastian ekonomi.
Seperti diketahui, Rabu (2/4/2025), Trump mengumumkan pengenaan tarif bea masuk impor pada sejumlah negara yang berpotensi memperlambat prospek perekonomian global.
“Kenaikan tarif, ketidakpastian tentang kebijakan Amerika Serikat, dan kemungkinan meningkatnya ketegangan geopolitik merupakan tantangan yang signifikan terhadap prospek ekonomi," ujar Kepala Ekonom Bank ADB, Albert Park dalam keterangan resmi, Rabu (9/4/2025).
"Ekonomi Asia harus mempertahankan komitmen mereka untuk membuka perdagangan dan investasi yang telah mendukung pertumbuhan dan ketahanan kawasan ini,” tambahnya.
Menanggapi kebijakan tersebut, sejumlah negara pun telah mengambil inisiatif, termasuk mereka yang berada di kawasan Asia Pasifik. Vietnam—salah satu negara dengan prospek pertumbuhan ekonomi terbaik di kawasan ini, memilih mengajukan keringanan kepada AS.
Dalam hal ini, Vietnam bahkan bersedia memberikan tarif nol persen untuk produk AS masuk ke Vietnam. Akan tetapi, pihak AS menolak proposal tersebut. Sebab, AS ingin Vietnam juga menghilangkan hambatan nontarif pula.
Sementara itu, China memilih untuk melawan dengan mengenakan tarif balasan sebesar 34 persen untuk produk AS. Namun, situasi menjadi semakin panas usai AS bersiap mengenakan tarif sebesar 104 persen untuk meredam perlawanan China.
Menanggapi situasi ini, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pun mengatakan bahwa kondisi yang terjadi saat ini lebih mudah diartikan sebagai praktik pragmatis transaksional belaka, alih-alih kebijakan yang didasari teori ekonomi.
“Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi yang penting pokoknya tarif duluan karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain,” ujar Sri Mulyani dalam “Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia”, Selasa (8/4/2025), di Menara Mandiri, Jakarta.
Maka, Menkeu berpandangan bahwa saat ini, sikap yang harus diambil adalah pragmatis, tetapi harus tetap agile dalam artian cepat merespon dinamika yang terjadi.