Stabilitas Makro Ciamik, Tapi Di Mana Keberanian Moneter Saat Tarif Trump Menghantam?

Ilustrasi - Dolar Muka Donald Trump. (https://x.com/RepBrandonGill)

FAKTA.COM, Jakarta - Di tengah gejolak global yang kian mengguncang pasar keuangan dunia, Indonesia tampak tenang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat, inflasi terkendali, dan daya beli masyarakat meningkat.

“Inflasi terkendali, per hari ini inflasi hanya sekitar 1 persen year-to-date, termasuk salah satu yang terendah di dunia, baik di G20 maupun secara global,” ujar Airlangga dalam “Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia” di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Sementara banyak negara mencemaskan dampak tarif baru Amerika Serikat dan perlambatan perdagangan global, Indonesia kata Airlangga, menunjukkan ketahanan.

“Neraca pembayaran kita surplus US$7,2 miliar, cadangan devisa masih cukup tebal, mencapai US$154 miliar, cukup untuk biaya impor 6,4 bulan ke depan,” jelas Airlangga.

Ia juga menegaskan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dengan pengeluaran selama Ramadan yang mencapai Rp248,1 triliun.

Namun, tidak semua pihak melihat ketenangan ini sebagai sinyal positif.

Ekonom senior Universitas Andalas, Syafruddin Karimi justru mengingatkan agar Indonesia tidak terlena dengan angka-angka makro yang terlihat stabil. Bahkan ia membandingkan jomplangnya sikap antara Bank Sentral RI dengan Filipina.

Langkah Bank Sentral Filipina (BSP) yang bersiap memangkas suku bunga acuannya di tengah inflasi rendah dan tekanan eksternal global patut menjadi bahan refleksi bagi Indonesia.

“Ketika tekanan tarif dari Amerika Serikat dan perlambatan ekspor mulai membebani ekonomi, Filipina memilih bertindak proaktif: menjaga daya beli domestik dan memitigasi risiko perlambatan dengan pelonggaran moneter,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya sesaat setelah adanya pernyataan sikap Airlangga.

Sementara Bank Indonesia masih mengandalkan intervensi di pasar untuk menjaga kestabilan nilai tukar, ekonom menilai strategi itu terlalu defensif.

“Indonesia perlu merancang bauran kebijakan yang lebih seimbang: tangguh di pasar uang, namun tetap berpihak pada pemulihan ekonomi rakyat,” tegas Syafruddin.

Singkatnya, penting menurutnya terkait adanya dukungan terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi domestik dari menjaga stabilitas makro.

Menurutnya, perbedaan respons kebijakan antara Bank Sentral Filipina dan Bank Indonesia mencerminkan perbedaan dalam keberanian membaca peluang.

BI sejauh ini masih bersikap hati-hati, dengan memprioritaskan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi pasar. Padahal, inflasi di Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan Filipina dan telah berada di bawah target selama tiga bulan berturut-turut.

Menutup pernyataannya, Syafruddin memaklumi sikap konservatif BI dapat dalam konteks risiko pelemahan nilai tukar, namun tanpa pelonggaran moneter yang tepat waktu, potensi pemulihan ekonomi bisa tertahan.

“Dalam situasi global yang serba tidak pasti, kebijakan yang berani dan terukur justru menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas,” tandasnya.