Gejolak Global Memanas, Menkeu: Tak Ada Lagi 'Kawan' dalam Perdagangan

Presiden AS, Donald Trump, memperlihatkan papan informasi berbagai negara yang dikenakan tarif bea masuk ke AS saat mengumumkannya di Washington, Rabu (2/4/2025). (Dok. White House)

FAKTA.COM, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyoroti perubahan drastis dalam tatanan global yang turut mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam "Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia" di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Menurutnya, dunia sekarang sudah tidak lagi mengikuti aturan dan cara berpikir ekonomi lama yang dulu digunakan setelah Perang Dunia Kedua.

"Sekarang ini seluruh institusi global ini menjadi kurang efektif atau bahkan tidak efektif karena shareholder utamanya yaitu G7 terutama Amerika Serikat (AS) sendiri yang melahirkan institusi ini sekarang tidak lagi percaya pada institusi yang dibuat. Sehingga memunculkan suatu sistem yang sifatnya unilateral,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa perubahan ini telah memicu kebijakan yang sangat protektif dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan China, yang menciptakan ketidakpastian tinggi di pasar global.

Kondisi tersebut pun kian diperparah atas kebijakan AS yang baru baru ini mengumumkan kebijakan tarif Impor pada Rabu (2/4/2025).

"Tadinya kita masih berharap adanya supply chain yang berdasarkan perkawanan makanya waktu itu muncul friendsharing dan nearsharing. Sekarang bahkan tidak ada definisi yang disebut ‘kawan’ atau friend lagi," ungkap Bendahara RI itu.

Mengomentari respons Indonesia dalam menghadapi realita global tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk menerapkan strategi yang adaptif dan berbasis kenyataan.

"Jadi pragmatik dan realism rather than theoretical ideology yang selama ini berlaku di dunia semenjak perang dunia kedua," imbuh Sri Mulyani.

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa dalam kondisi global yang makin tidak menentu dan penuh konflik, seperti perang dagang, melemahnya institusi global, dll. Dengan demikian, Indonesia perlu mengambil sikap yang realistis, fleksibel, dan tidak kaku pada doktrin ekonomi lama.

Sri Mulyani juga menggarisbawahi bahwa tekanan geopolitik seperti perang tarif antara AS dan China harus dilihat sebagai momentum untuk mempercepat reformasi struktural.

Indonesia, menurutnya, harus mampu bersikap tanggap dan lincah dalam memanfaatkan peluang dari pergeseran rantai pasok global.

"Kita harus juga tetap hati-hati tanpa panik," imbuhnya.

Atas pernyataan Bendahara Negara itu, Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana turut berkomentar. Ia menilai bahwa Indonesia tidak perlu merasa "disetir" oleh AS dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional.

Menurutnya, justru di tengah tekanan seperti ini, pemerintah perlu menunjukkan kemampuan dalam membangun hubungan dagang yang lebih luas.

“Kalau melihat dari peta mitra dagang Indonesia selama ini, Indonesia masih punya sangat banyak alternatif. Mitra dagang Indonesia masih sangat bisa didiversifikasi lebih luas sehingga ketergantungan ataupun dependensi terhadap AS sebenarnya tidak terlalu besar,” ucap Andri tak lama setelah muncul pernyataan Sri Mulyani.

Justru, menurut Andri, ketika ada ancaman tarif seperti ini, pemerintah harus menunjukkan kepiawaiannya dalam membangun kemitraan-kemitraan baru dengan negara lain yang sama-sama terdampak perang dagang ini.