Begini Respons Kadin Soal Kebijakan Tarif Impor 32 Persen Trump
Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie. (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)
FAKTA.COM, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie merespons kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025.
Dalam pernyataan persnya, Anindya menegaskan, Amerika Serikat merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia.
Oleh karena itu, dia melihat peluang untuk melakukan negosiasi dengan AS, mengingat posisi Indonesia yang penting di kawasan Pasifik serta perannya dalam ASEAN dan APEC.
Sebagai langkah awal, kata Anindya, Kadin mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyiapkan strategi menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan AS.
Dia menilai komunikasi yang intensif dengan Pemerintah AS, termasuk pengiriman delegasi tingkat tinggi ke Washington DC, merupakan langkah tepat untuk menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan.
Selain itu, Anindya juga menekankan pentingnya kerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menghadapi kebijakan perdagangan AS.
"Langkah pemerintah Indonesia dalam menjalin komunikasi dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN mendapat apresiasi, karena kebijakan tarif impor AS berdampak pada sepuluh negara anggota ASEAN," kata dia.
Menurut Anindya, Kadin juga akan berkoordinasi dengan mitra bisnisnya di ASEAN serta APEC Business Advisory Council guna mencari solusi terbaik bagi dunia usaha regional.
Guna memperkuat hubungan dagang dengan AS, Kadin menyarankan adanya figur yang dapat bertindak sebagai perwakilan Indonesia di AS selama proses diplomatik berlangsung.
Selain itu, Kadin juga akan memanfaatkan jalur komunikasi dengan Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce), yang telah terjalin sejak pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada November 2024.
Pada awal Mei 2025, Kadin berencana mengunjungi AS untuk memperkuat kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri konferensi ekonomi internasional.
Dampak kebijakan tarif impor AS terhadap ekonomi Indonesia cukup signifikan, terutama jika AS benar-benar memberlakukan tarif impor sebesar 32% untuk produk Indonesia.
Hal ini dapat memengaruhi neraca perdagangan dan arus investasi, mengingat AS adalah penyumbang surplus perdagangan Indonesia sebesar 16,8 miliar dolar AS pada 2024.
Produk ekspor utama Indonesia ke AS didominasi oleh barang manufaktur seperti peralatan listrik, alas kaki, dan pakaian.
Hingga saat ini, Indonesia masih menikmati fasilitas Preferensi Sistem Umum (GSP) yang diberikan AS kepada negara berkembang, yang memungkinkan beberapa produk ekspor Indonesia bebas bea masuk.
Untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif tersebut, Anindya menyarankan Indonesia untuk memperluas pasar ekspor ke Asia Tengah, Turki, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.
Selain itu, negosiasi perdagangan dapat difokuskan pada industri padat karya yang terkena dampak secara langsung.
Kadin juga melihat peluang kerja sama dengan AS dalam sektor pertahanan, energi, dan industri baterai.
Dengan adanya Inflation Reduction Act (IRA) yang diterapkan AS untuk mendukung transisi energi bersih, Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini dengan mengekspor produk olahan nikel dan mineral lainnya sesuai standar lingkungan dan ketenagakerjaan.
Di sisi lain, kebijakan tarif AS juga berpotensi memengaruhi investasi di Indonesia. Oleh karena itu, Kadin menekankan pentingnya menarik investasi asing dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ditujukan bagi mitra dagang AS.
Langkah ini dapat menarik relokasi industri dari China dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global.
Lebih lanjut Anindya menilai, kebijakan Presiden Trump dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi dan daya saing ekonomi.
Dengan paket deregulasi yang dicanangkan Presiden Prabowo, Indonesia dapat menghapus regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, kerja sama antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas rupiah dan menekan biaya ekonomi tinggi. (Wafiq Azizah)