Rupiah Terus Melemah, Keuangan Negara Makin Bergantung pada BI

Ilustrasi – Mata uang Rupiah. (Dok. Bank Indonesia)

FAKTA.COM, Jakarta - Rupiah kembali mengalami tekanan. Pada penutupan kemarin, Selasa (25/3/2025), kurs Rupiah ditutup melemah pada level Rp16.590. Lantas, apa saja risiko yang muncul di tengah pelemahan Rupiah ini?

Dosen Ekonomi Moneter Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Aswin Rivai mengungkap pelemahan Rupiah salah satunya disebabkan oleh saling balas tarif dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.

“Ketegangan antara  China dan Amerika setelah Amerika tetapkan tarif baru 10 persen terhadap impor China yang dibalas oleh China dengan memberlakukan tarif dan mengendalikan ekspornya secara tidak  langsung turut menekan Rupiah,” kata Aswin kepada Fakta.com, Selasa (25/3/2025).

Di samping itu, pelemahan ini menurutnya juga terjadi karena The Fed yang tidak mau terburu-buru dalam memangkas suku bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR).

“Hal ini juga menahan investor untuk tidak buru-buru melepaskan portofolio investasinya dalam USD untuk membeli obligasi dalam Rupiah,” ujar Aswin.

Waspada Risiko Fiskal

Ekonom Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi menjelaskan bahwa pelemahan Rupiah ini pun berimplikasi pada berbagai hal, termasuk munculnya risiko fiskal.

Menurutnya, pelemahan Rupiah dapat membebani ruang fiskal Tanah Air. Sebab, pembayaran utang luar negeri dan subsidi energi yang membengkak.

“Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola belanja agar tidak memperlebar defisit fiskal yang sudah tinggi,” imbuh Syafruddin dalam keterangan tertulis, Selasa (25/3/2025).

Di samping itu, tingginya arus modal asing yang keluar tentu membuat pemerintah perlu mematok yield tinggi untuk Surat Berharga Negara (SBN). Itu pun, Syafruddin menganggap bahwa SBN masih kurang atraktif, terutama jika melihat risiko ekonomi global.

“Meskipun pemerintah menawarkan yield SBN 10 tahun sebesar 7,09 persen, spread terhadap yield USD hanya sekitar 2,853 persen, yang bisa dianggap kurang atraktif jika dibandingkan dengan risiko ekonomi global dan ketidakpastian domestik," sebutnya.

Peningkatan Biaya Operasi Moneter

Di sisi lain, Bank Indonesia terus aktif dalam membeli Surat Berharga Negara (SBN). Walhasil, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan  melonjak jauh sejak era sebelum pandemi COVID-19.

“Selama 2025, hingga 18 Maret 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp70,74 triliun,” ujar Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Selasa (18/3/2025).

Lebih rinci, sebanyak Rp47,31 triliun SBN dibeli melalui pasar sekunder. Sementara itu, Rp23,43 triliun sisanya dibeli pada pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Hal ini guna mendukung stabilitas nilai tukar dan mencapai target inflasi.

Direktur Bright Institute, Awalil Rizky menyimpulkan bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah kini sangat bergantung dengan Bank Indonesia.

“Tanpa bantuannya, upaya membiayai defisit anggaran menjadi sangat sulit. Selain itu, SBN masih dipegang dan dibeli lagi oleh berbagai pihak antara lain karena semacam ‘dijamin’ oleh BI,” ujar Awalil dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).

Data di atas pun menunjukkan porsi kepemilikan BI atas SBN domestik yang diperdagangkan terus meningkat. Bahkan, per 20 Maret ini, angkanya mencapai Rp1.608,27 triliun. Di sisi lain, biaya operasi moneter BI terus meningkat.

“Melihat dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu sumber dana pembelian SBN adalah dari operasi moneter BI. Bahkan, terindikasi menjadi sumber dana utama selama setahun terakhir,” ujar Awalil.

Terlebih, saat ini BI memiliki instrumen Surat Berharga Bank Indonesia (SRBI) yang porsinya kini selalu di atas 90 persen dari total operasi moneter BI. Informasi saja, pembelian SRBI ini memiliki underlying asset berupa kepemilikan BI atas SBN. Di samping itu, secara rata-rata yield SRBI lebih tinggi dibandingkan dengan SBN.

“Secara pengamatan sederhana, BI melakukan ‘transaksi rugi’ berutang kepada para pihak dengan bunga bersih lebih tinggi dibanding yang diperolehnya dari SBN yang dimiliki,” jelas Awalil.

Ditambah, SRBI yang dibeli asing tercatat sebagai utang luar negeri (ULN) Bank Indonesia. Ini juga menjelaskan mengapa ULN BI cenderung meningkat.

Dengan kata lain, BI mencoba menjaga stabilitas pasar Surat Utang Negara (SUN). Sebab, tanpa keterlibatan aktif BI, maka dikhawatirkan pasar sekunder akan bergejolak.

“Gejolaknya dapat membawa penurunan harga atau kenaikan yield yang ‘cukup liar’ dan akan berdampak pada semua indikator moneter dan keuangan,” pungkas Awalil.

Meski begitu, hal ini berdampak pada semakin besarnya kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia dan besarnya biaya operasi moneter hingga ULN BI.