Penasihat Khusus Prabowo Tanggapi Rangkap Jabatan Bos Danantara
Kepala BPI Danantara/Menteri Investasi, Rosan P. Roeslani saat jumpa pers usai peresmian BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (24/2/2025). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)
FAKTA.COM, Jakarta – Dewan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa struktur kepemimpinan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus berkomitmen penuh dalam menjalankan operasional perusahaan dan terus menjaga transparansi dalam pengelolaannya.
Dia menanggapi perihal yang sedang ramai saat ini terkait rangkap jabatan struktur kepemimpinan Danantara yang dikhawatirkan dapat mengganggu kepercayaan terhadap pasar dan independensinya.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai hal tersebut mencerminkan tidak tegasnya Danantara dalam membangun kepemimpinan yang profesional dan independen. Achmad mengkhawatirkan perhatian mereka terhadap tugas di Danantara sehingga mempengaruhi kualitas keputusan investasi.
Seperti diketahui, Direksi Danantara dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO) tetapi saat ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kemudian, Wakil Menteri BUMN, Donny Oskaria sebagai Chief Operational Officer (COO) dan Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk, Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).
Bambang mengatakan bahwa hingga saat ini ia belum mengetahui secara pasti akan regulasi terkait rangkap jabatan dalam struktur kepemimpinan Danantara tersebut.
“Rangkap jabatan saya terus terang belum baca ininya, aturannya ya,” ucapnya saat ditemui awak media seusai acara “Digital Economic Forum 2025: Komitmen Artajasa Bersama Pelaku Sistem Pembayaran dalam Memperluas Ekosistem Ekonomi Digital Nasional” di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Akan tetapi, ia menegaskan bahwa memang sudah semestinya di dalam struktur kepemimpinan tersebut tercipta suatu komitmen yang besar dalam mengelola perusahaan yang begitu besar seperti Danantara.
“Tapi ya idealnya tentunya untuk mengelola perusahaan yang begitu besar, ya dibutuhkan komitmen waktu dan komitmen untuk benar-benar menjalankan perusahaan sesuai,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bambang juga menyoroti terkait transparansi dalam pengelolaan Danantara. Sebelumnya, pakar dari Institute for Development Economics and Finance (INDEF) menyoroti terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan badan investasi yang baru diluncurkan tersebut.
Penasihat Prabowo tersebut sepakat bahwa nantinya Danantara ini pasti akan membuat laman situs tersendiri guna mempublikasikan keterbukaan laporan kinerja, investasi, dan kebijakan investasi ke depan.
“Oh iya jelas harus [membuat website khusus], jelas dan tentunya proses keterbukaan, proses untuk sosialisasi. Karena mungkin sentimen ini cepat muncul karena ini kan hal baru buat Indonesia,” ungkapnya.
Pemerintah tengah merancang skema baru dalam pengelolaan BUMN dengan membentuk lembaga pengelola investasi yang menyerupai model Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Danantara ini dikatakan dapat berperan sebagai pemegang saham utama BUMN strategis, sehingga pengelolaan perusahaan pelat merah tidak lagi langsung berada di bawah kementerian terkait.
Dengan sistem ini, pemerintah berharap BUMN Indonesia dapat lebih fleksibel dan kompetitif di tingkat global, seperti yang terjadi pada Singapore Airlines dan Singtel di Singapura. Namun, ia menekankan keterbukaan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor sehingga dengan adanya website khusus nantinya dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan transparansi perusahaan.
“Kalau kita lihat misalnya paling mudah Singapore Airlines atau Singapore Telecommunication. Keduanya bisa dikatakan sebagai BUMN Singapura, tetapi dalam kepemilikan saham disebut pemilik saham mayoritasnya adalah Temasek. Temasek sebagai badan atau agensi yang mewakili pemerintah Singapura dalam konteks kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan tadi,” jelasnya.
Adapun Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan BPI Danantara pada Senin (24/2/2025). Ini adalah lembaga yang akan mengelola aset dan kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total nilai mencapai Rp15.000 triliun atau sekitar US$900 miliar.
