Badan Gizi Nasional Ungkap Satu Porsi MBG di Papua Bisa Capai Rp30 Ribu
Menu program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 61, Slipi, Jakarta, Senin (6/1/2025). (ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/foc/aa.)
FAKTA.COM, Jakarta – Direktur Sistem Pemenuhan Gizi, Badan Gizi Nasional (BGN), Nurjaeni, mengatakan bahwa biaya per porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua bisa mencapai lebih tinggi daripada rata-rata biaya per porsi secara nasional. Hal ini disebabkan oleh harga makanan dan biaya operasional yang berbeda dengan daerah lainnya.
Biaya satu porsi MBG di Papua bisa mencapai Rp30 ribu. Biaya ini lebih tinggi daripada rata-rata biaya per porsi secara nasional yang ditetapkan sebesar Rp15 ribu.
“Sebenarnya kita menerapkan Rp15 ribu per siswa untuk satu kali makan. Jadi yang Rp10 ribu itu untuk makanan mentah, yang Rp5 ribu itu untuk biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, gas, dan juga BBM. Biayanya kurang lebih seperti itu, jadi totalnya Rp15 ribu untuk sekali makan,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kedubes Jepang di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Ia mengatakan besaran jumlah untuk satu porsi itu tidak pasti tetapi Rp15 ribu adalah jumlah rata-rata untuk tingkat nasional. Jumlah anggaran ini tidak bersifat tetap dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.
“Misalnya, di Jawa Timur atau Jawa Tengah, mungkin hanya sekitar Rp12 ribu. Tapi di Papua bisa mencapai Rp30 ribu per porsi. Jadi, jumlahnya tidak tetap, melainkan [ada] biaya tambahan. Biaya ini bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya,” jelas Nurjaeni.
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Nurjaeni.
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Nurjaeni ungkap tingginya harga menu MBG di Papua dalam konpers di Kedubes Jepang di Jakarta, Senin (24/2/2025). (Fakta.com/Kania Hani Musyaroh)
Jepang dan UNICEF Jalin Kemitraan di Kabupaten Biak
Chief of Nutrition UNICEF, Mamadou Ndiaye, menjelaskan UNICEF bekerja didasari dengan melihat kondisi hak-hak anak dengan mengidentifikasi di mana anak-anak tersebut mendapatkan tantangan. Ia mengatakan bahwa Kabupaten Biak adalah salah satu contohnya.
“Berdasarkan penilaian kami, Kabupaten Biak Papua termasuk, katakanlah, kabupaten yang tingkat deprivasi anak cukup tinggi. Itu satu poin,” ungkapnya.
Poin kedua ialah dukungan pelaksanaan reformasi perikanan di Biak – ini seperti yang telah dilakukan pemerintah Jepang. UNICEF juga telah bekerja di Biak untuk melaksanakan program gizi, program pendidikan, dan intervensi lainnya.
“Ini adalah salah satu elemen kunci yang benar-benar berkontribusi pada distrik khusus ini. Namun, ini hanyalah salah satu contoh. Di antara yang lain, UNICEF akan terus bekerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan program yang sama di berbagai area lainnya,” tutup Mamadou.
Nurjaeni menjelaskan mengapa memilih Kabupaten Biak karena program pemerintah ini berfokus pada anak-anak yang paling rentan dan anak-anak di Biak adalah salah satunya. Kemudian, dengan adanya program food estate di dekat Biak juga menjadi alasan.
BGN Tanggapi Demo Penolakan MBG di Papua
Pada pekan lalu, telah ramai aksi yang digelar oleh siswa-siswa di Papua yang menolak program MBG. Lebih tepatnya pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (17/2/2025). Aksi penolakan tersebut didasari oleh keinginan pelajar di Papua yang lebih membutuhkan pendidikan gratis dan fasilitas yang lebih baik daripada MBG.
Nurjaeni menanggapi bahwa memang benar saat ini terdapat tantangan besar di Papua karena adanya aksi penolakan pada program ini. Namun, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden dalam berbagai kesempatan, program ini tidak bersifat wajib.
“Program ini tidak bersifat wajib. Jadi program ini diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang menolak program ini, tidak apa-apa. Presiden menyatakan bahwa dalam banyak kesempatan, jadi tidak ada paksaan untuk menerima program ini,” ucapnya.
Saat ini, sudah terdapat sekitar 700 dapur umum di seluruh Indonesia. Di Papua sendiri mempunyai sekitar 20 dapur umum. Namun, lima di antaranya sedang berhenti beroperasi karena aksi penolakan tersebut. Nurjaeni mengatakan sebanyak 15 dapur umum lainnya tetap beroperasi untuk melayani siswa Papua lainnya, termasuk dapur pusat di Biak.
Ia mengimbau pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga tokoh masyarakat setempat terkait hal ini. Mereka memastikan bahwa permintaan layanan pendidikan gratis juga akan terus dilanjutkan dan akan ditambahkan untuk Papua.