Salah Satu Tuntutan #IndonesiaGelap, Potensi Salah Kelola Danantara
Presiden Prabowo Subianto di HUT Gerindra, di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Sabtu (15/2/2025). (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
FAKTA.COM, Jakarta – Demi capai akselerasi pertumbuhan ekonomi delapan persen, Presiden Prabowo Subianto merumuskan berbagai strategi, salah satunya melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lantas apa sebenarnya yang ingin dicapai melalui Danantara dan bagaimana risikonya?
Dalam keterangan pers Presiden RI, Selasa (17/2/2025), Prabowo menyampaikan bahwa Danantara adalah konsolidasi seluruh aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dikelola untuk kepentingan pembangunan di masa depan.
“Jadi, artinya, Danantara ini adalah kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola dan dihemat untuk anak, cucu kita,” ujar Prabowo
Pembiayaan Program Strategis Pemerintah
Dalam kesempatan lain, Prabowo menyampaikan bahwa BPI Danantara akan diluncurkan, Senin (24/2/2025). Menurut penuturannya, Danantara akan berinvestasi pada sejumlah program strategis pemerintah.
“Danantara ini akan menginvestasikan sumber daya alam (SDA) dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, industri hilir, produksi pangan, manufaktur canggih, dan lain-lain,” tegas Prabowo dalam HUT ke-17 Partai Gerindra, di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Hal serupa diucapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dalam "Mandiri Investment Forum", Selasa (11/2/2025). Menurut penjelasannya, Prabowo telah memberikan instruksi bahwa seluruh program strategis dengan nilai tambah tinggi akan didanai oleh Danantara.
Meskipun pernyataan tersebut bisa dilihat sebagai angin segar bagi kelangsungan berbagai program prioritas pemerintah, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana mengungkap ada risiko bias pada pengelolaan investasi Danantara.
Sebab, saat ini pemerintah tengah memiliki berbagai program ambisius, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan, Swasembada Energi, dan sebagainya.
“Kemungkinan [potensi] miss management-nya justru akan lebih tinggi lagi karena semua [keputusan investasi Danantara] akan dijustifikasi demi kepentingan [program] presiden sekarang,” jelas Andri kepada Fakta.com, Jumat (21/2/2025).
Terlebih, apabila seluruh keputusan investasi nantinya tidak akan melalui pembahasan bersama legislatif. Walhasil, potensi konflik kepentingan dan bias dalam keputusan investasi pun menjadi tinggi.
“Karena ketika kita ingin usaha kita mendapatkan investasi, kita berpikirnya coba mendekati orang yang di danantara. Supaya usaha kita didanai karena ini kepentingan negara, walaupun secara bisnis sebenarnya tidak terlalu tinggi kelayakan ekonominya,” tutur Andri.
Andri juga memberikan contoh model pengelolaan investasi serupa di negara tetangga, yakni 1MDB (Malaysia Development Berhad) yang ternyata dalam keputusan investasinya disalahgunakan. Sebab, aksi korporasi 1MDB dijustifikasi atas kepentingan proyek strategis negara. Namun, ternyata berbagai proyek tersebut tidak terlalu menguntungkan, bahkan disinyalir sebagai proyek milik pejabat tertentu.
Sekadar informasi, berdasarkan informasi yang dihimpun Fakta.com, Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak pernah terlibat skandal dengan dugaan penggelapan dana investasi 1MDB lebih dari US$4,5 miliar.
Untuk memitigasi risiko tersebut, menurut Andri peran pengawasan menjadi penting. Dalam hal ini, hemat Andri perlu dilakukan oleh legislatif.
“Jadi walaupun sebenarnya [keputusan investasi] danantara lepas dari parlemen, tapi pengawasannya justru harus lebih proaktif dan daily, day to day basis,” pungkas Andri.