Indonesia Darurat Lapangan Kerja

Ilustrasi - Pekerja di pabrik. (Unsplash)

FAKTA.COM, Jakarta – Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas adalah solusi untuk memecah kebuntuan kinerja perekonomian Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto dalam sebuah diskusi secara daring, Kamis (6/2/2025).

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan di angka lima persen. Bahkan, catatan pertumbuhan ekonomi pada 2024 hanya sebesar 5,03 persen, lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,05 persen.

Untuk mengerek akselerasi pertumbuhan itu, Eko menyebutkan bahwa pemerintah perlu mendorong pembukaan lapangan pekerjaan yang berkualitas, bukan melulu mengandalkan bantuan sosial (bansos).

“Tanpa itu [penciptaan lapangan kerja], kalau hanya dikit-dikit kasih bansos, ya [pertumbuhan ekonomi] kita hanya akan bertahan di 5 persen saja,” ujar Eko.

Di samping itu, data menunjukkan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan formal di Indonesia masih saja menjadi persoalan. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, angkanya tidak banyak menunjukkan perubahan. Struktur ketenagakerjaan Indonesia, masih didominasi oleh sektor informal dengan komposisi lebih dari setengah dari total tenaga kerja.

Menurut Eko, di tengah situasi penghematan anggaran seperti saat ini, realokasi anggaran perlu diarahkan kepada sektor produktif dengan multiplier effect tinggi. Dengan begitu, serapan tenaga kerja dapat meningkat.

"Efisiensi anggaran ini dipakai untuk apa? Kita upayakan yang mendorong produktivitas, gimana produktivitas itu pada yang bisa menciptakan lapangan kerja," tegas Eko.

Dalam hal ini, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal mengungkap bahwa Indonesia sudah tidak bisa hanya menargetkan bidikan investasi dari sekadar angka nominal saja.

Akan tetapi, perlu pula memikirkan dampaknya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Terlebih, untuk investasi di bidang program kerja prioritas pemerintah, seperti hilirisasi.

“Jadi artinya kebijakan hilirisasi kedepan ini perlu memperhatikan KPI (key performance indicator) ini, sejauh mana strategi desain kebijakan investasinya itu betul-betul mendorong output yang lebih tinggi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak,” ujar Faisal.

Berkaitan dengan pernyataan Faisal, data menunjukkan bahwa pertumbuhan serapan tenaga kerja dari investasi yang masuk ke Tanah Air melambat, kendati angkanya masih tinggi. Begitu juga dengan rasio serapan tenaga kerja terhadap jumlah investasi yang masuk.

Meskipun pertumbuhan serapan tenaga kerja sangat besar, yakni 34,7 persen (yoy). Akan tetapi, angkanya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang dicatatkan sebesar 39,7 persen (yoy).

Begitu juga dengan pertumbuhan rasio serapan tenaga kerja terhadap investasi Tanah Air, angkanya dicatatkan sebesar 11,5 persen (yoy), melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 18,9 persen (yoy). Padahal, pertumbuhan investasi dicatatkan sebesar 20,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 17,5 persen (yoy).

Menanggapi hal ini, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani pun mengamini bahwa serapan tenaga kerja dari realisasi investasi yang masuk ke tanah air belum optimal. Sebab, program hilirisasi yang dijalankan pemerintah belum sampai ke tahap industrialisasi.

“Jadi kami meyakini apabila hilirisasi ini sudah berjalan sampai ke industrialisasinya. Itu peningkatan lapangan pekerjaannya akan juga lebih meningkat,” tutur Rosan dalam konferensi pers "Realisasi Investasi Triwulan IV-2024" di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).