Catat! Efisiensi Anggaran Berlebihan Berpotensi Perlambat Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto dan Menkeu Sri Mulyani usai menghadiri CEO Roundtable Forum, London, 21 November 2024. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)
FAKTA.COM, Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah memang perlu diapresiasi. Sebab, sepanjang tahun lalu, belanja pemerintah tumbuh pesat. Akan tetapi, dampaknya terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak begitu signifikan.
Hal tersebut diungkap oleh Ekonom INDEF, Rizal Taufikurahman dalam sebuah diskusi secara daring, Kamis (6/2/2025).
Seperti diketahui, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (5/2/2025), pertumbuhan ekonomi Indonesia fiscal year 20024 dicatatkan di angka 5,03 persen. Ini lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang dicatatkan sebesar 5,05 persen.
Padahal, kata Rizal, sepanjang tahun lalu, banyak momentum yang berimplikasi pada tingginya belanja pemerintah. Misalnya, pemilu, pilpres, dan pilkada yang sarat dengan besarnya belanja perlinsos alias berbagai bantuan dan subsidi. Namun, pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut justru melambat.
“Ya wajarlah kalau pemerintah sekarang menyebut banyak anggaran di tahap itu, sebelumnya itu yang useless, tidak memberikan hasil terhadap pekerjaan ekonomi dan ini ya terbukti,” ujar Rizal
Data menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah meningkat 6,61 persen yoy, angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan konsumsi dan investasi.
Catatan dalam Kebijakan Penghematan Anggaran
Rizal menilai, dengan tidak efektifnya belanja pemerintah dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, patut diapresiasi.
Namun, angka penghematan anggaran tersebut cukup besar, yakni sekitar Rp 306 triliun atau 10-11 persen terhadap APBN. Karena itu, menurut Rizal upaya penghematan ini harus dilakukan dengan hati-hati.
“Kalau realokasinya salah atau tidak tepat, itu kebijakan tidak akan efektif,” tutur Rizal.
Ia menegaskan, relokasi efisiensi anggaran perlu menyasar sektor produktif sehingga bisa menggerakan kembali perekonomian.
Selain itu, Rizal menyampaikan bahwa perlu hati-hati dengan dampak negatifnya. Misalnya, penghematan anggaran infrastruktur sebesar 34,1 persen. Menurutnya, hal tersebut bisa berpotensi kontraproduktif dengan upaya mendatangkan investasi ke Tanah Air.
“Karena investasi itu butuh infrastruktur. Investor itu butuh sekali dukungan itu. Kalau kemudian ternyata itu mempengaruhi kecepatan dukungan dari para investor, maka pertumbuhan ekonomi akan tentu saja terpengaruh,” tegas Rizal.
Di samping itu, menurut Rizal kalaupun hasil efisiensi anggaran direalokasikan ke program MBG, maka perlu dipastikan bahwa hal itu mampu menggerakan perekonomian daerah, terutama UMKM.
“Terutama untuk penyiapan bahan bakunya, peran UMKM, peran koperasi, peran petani, peran nelayan, itu juga menjadi PR-nya,” pungkas Rizal.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto menyampaikan bahwa hasil dari penghematan anggaran tersebut, tidak cukup produktif jika hanya dialokasikan untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis).
“Menurut kami tidak cukup hanya ditaruh di MBG,” kata Eko.
Hemat Eko, dalam hal ini industri juga perlu mendapatkan alokasi efisiensi anggaran. Terlebih, industri yang mampu menyerap banyak lapangan pekerjaan.
“Poin pentingnya adalah, pastikan multiplier effect-nya itu lebih besar dibandingkan hanya sekadar untuk membiayai perjalanan dinas yang sifatnya enabler,” pungkas Eko.