Defisit APBN 2024 Sesuai Target tapi Realisasi Pajak 97 Persen
Para pejabat Kementerian Keuangan usai konferensi pers “APBN Kita” edisi Januari 2025 di Jakarta pada Senin (6/1/2025). (Fakta.com/Trian Wibowo)
FAKTA.COM, Jakarta – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 melebar pada batas APBN. Catatan hingga Desember 2024 angkanya mencapai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% dari total PDB.
Data itu tercantum dalam pemaparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers “APBN Kita” edisi Januari 2025 di Jakarta pada Senin (6/1/2025).
Ia mengungkapkan bahwa angka ini lebih rendah dari defisit pada outlook APBN 2024.
“APBN 2024 itu kita bisa tutup dengan jauh lebih baik dari yang kita prediksi di pertengahan tahun,” ungkapnya.
Jika melihat sepanjang 2024, defisit APBN baru terjadi pada Mei 2024. Saat itu angkanya masih di level Rp21,8 triliun atau setara 0,1% dari PDB.
Sementara, dalam periode Januari-April 2024, APBN masih mencatat surplus dan sempat mencapai Rp75,5 triliun atau 0,33% dari PDB.
Pendapatan negara di 2024 adalah sebesar Rp2.842,5 dan melampaui target sebesar 101,43%. Apabila dibandingkan dengan pendapatan di tahun lalu, angka tersebut naik 2,1%.
Dari sisi penerimaan pajak, penerimaan pajak mencapai Rp1.932 Triliun, atau sebesar 97,16% dari target yang ditetapkan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, mengungkapkan realisasi penerimaan pajak ini utamanya sangat didukung oleh kondisi makro yang resilien dan adanya reformasi perpajakan.
Anggito juga menyampaikan penerimaan PPH non Migas dan PPh 21 meningkat dari tahun 2023. Masing masing meningkat sebesar 0,5% yoy dan 21,% yoy.
Sementara penerimaan pajak yang mengalami penurunan adalah PPH Migas dan PPH Badan, yang masing masing sebesar -5,3% yoy dan -18,1% yoy.
“Menurunnya penerimaan pajak di sektor pertambangan, merupakan dampak dari gejolak moderasi harga di sektor ini,” ucap Anggito.
Seperti diketahui, penerimaan pajak selalu melebih target dalam tiga tahun terakhir. Namun, penerimaan di tahun ini belum sepenuhnya terealisasi.
Di sisi lain, belanja negara hingga akhir 2024 mencapai Rp3.350,33 triliun. Angka ini telah melebihi pagu anggaran yang sebesar Rp3.325 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahazil Nazara menjelaskan fokus anggaran pada 2024 di antaranya sebagai shock absorber yang meliputi bantuan pangan, subsidi dan kompensasi energi, subsidi pupuk, bansos (bantuan sosial), dan Program KUR (Kredit Usaha Rakyat).
Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa APBN 2024 digunakan juga sebagai agent of development yang meliputi biaya Pemilu dan Pilkada serentak, penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, dukungan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta dukungan untuk PSN (proyek strategis nasional) dan IKN (Ibu Kota Nusantara).
Menyambut APBN di 2025, Menkeu meyakini akan ada berbagai macam dinamika yang akan terus diantisipasi.
“Mungkin nanti 2025 karena perubahan iklim yang turut mempengaruhi dan geopolitik akan jadi faktor ketidakpastian kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah,” jelas Sri Mulyani.