Kredit UMKM Makin Melambat, Apa Faktor dan Solusinya?
Ilustrasi kredit UMKM. (Dokumen Freepik)
FAKTA.COM, Jakarta - Pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM makin melambat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu penyebabnya adalah tekanan pada daya beli masyarakat.
Lantas, apa upaya yang perlu dilakukan?
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkap, pertumbuhan kredit UMKM per Agustus 2024 sebesar 4,42% yoy. Angkanya menjadi Rp1.474 triliun dari periode sama 2023 Rp1.412 triliun.
Kendati meningkat, laju pertumbuhannya sedang dalam tren perlambatan dalam beberapa bulan terakhir.
Pertumbuhan kredit UMKM tahun ini yoy hampir mencapai puncaknya di bulan Februari, bahkan hampir menembus dua digit, yakni sebesar 8,9%. Namun, setelah itu terus mengalami perlambatan, bahkan terlalu lesu untuk sekadar mencapai 5%.
Begini trennya:
Menanggapi persoalan tersebut, Dian menuturkan hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk soal daya beli. “Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi makroekonomi antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujar Dian
Lantas, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
Peciptaan lapangan kerja formal
Mantan Menteri Keuangan RI, Chatib Basri dalam sebuah kuliah umum, Jumat (11/10/2024), mengungkap bawah dalam periode 2019 - 2024, penciptaan lapangan kerja formal melambat. Menurutnya karena Covid-19, tenaga kerja semakin banyak yang terserap ke sektor informal yang notabene tingkat upahnya lebih rendah.
“Kalau kemudian dia bekerja di sektor informal, kemudian upahnya mengalami penurunan, maka dia turun kelas. Solusinya sebenarnya adalah harus penciptaan lapangan kerja di sektor formal,” kata Chatib menambahkan.
Pelonggaran BI Rate
Pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi saat ini, salah satunya disebabkan oleh kelesuan sektor riil. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator. Misalnya, angka PHK yang terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga akhir September, angka PHK tercatat di angka 52.993.
Ekonom INDEF, Eko Listiyanto menyebutkan pelonggaran BI Rate perlu dilakukan untuk menghidupkan kembali sektor riil.
“Concern-nya, penurunan BI rate untuk membantu mendorong sektor riil yg semakin lesu,” kata Eko kepada Fakta.com, beberapa waktu lalu.
Sekata dengan pendapat Eko, Ekonom Senior Awalil Rizky juga berujar, suku bunga kredit yang tinggi akan membuat sektor riil kesulitan bergerak. Implikasinya, uang tidak banyak mengucur, terutama kepada masyarakat luas.
Belanja sektor ekonomi kerakyatan
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Drajad Hari Wibowo pernah menuturkan pendapatnya kepada media soal solusi atas tergerusnya daya beli masyarakat. Menurutnya, hal yang penting untuk dilakukan adalah belanja investasi pemerintah difokuskan ke sektor ekonomi rakyat.
Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Apa saja ekonomi rakyat tadi, Makan Bergizi Gratis (MBG) itu akan melibatkan sekali suplier-suplier lokal, kemudian pertanian, pola tanam diperbanyak itu jelas akan menambah pekerja pertanian, menambah penggilingan padi,” ujarnya.
Persoalan kredit UMKM pun pernah disorot Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi, kredit UMKM masih rendah dan perlu dipermudah.
"Kalau kita lihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM ini baru 21% dari total kredit yang ada," kata Jokowi.
Presiden Jokowi membuka UMKM Expo(rt) Brilianpreneur, di Jakarta Hall Convention Center, Kamis (07/12/2023). (Dokumen Humas Setkab/Oji)
Jokowi pun membandingkan pembiayaan UMKM di beberapa negara. Seperti di Tiongkok dan Jepang yang mencapai 65%, dan India 50%.
Dari situ, Jokowi meminta adanya perbaikan aturan untuk mendukung kemudahan pembiayaan UMKM. "Menteri BUMN, mungkin juga nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya harus diperbaiki," ujar Jokowi.
Jokowi beralasan, tidak semua UMKM memiliki aset agunan, memiliki kolateral. Sehingga, jika UMKM punya prospek bagus, maka bisa diberikan kredit.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa peranan UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Menurut dia, sebanyak 97% lapangan pekerjaan baru (job creation) diciptakan oleh bisnis di sektor ini.
“Jumlah yang relatif sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya.
Menkeu menjelaskan, kondisi tersebut sudah semestinya mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu yang kini tengah didorong adalah peran dari industri perbankan.
“UMKM Indonesia tergolong sudah establish dan bankable, namun porsi di dalam kredit bank hanya sekitar 20%. Ini lebih rendah dari porsi di negara-negara lain,” kata dia.