APBN 2025 Resmi jadi UU, Ini Detail Anggaran Prioritas Prabowo-Gibran

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menggelar konferensi pers APBN 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024). (Dokumen Fakta.com/Viona Avinda Zahran)
FAKTA.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/9/2024).
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan, pembagian APBN Rp3.621 triliun ini akan dimanfaatkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Belanja kementerian lembaga Rp1.160,1 triliun telah memasukkan program unggulan pemerintah baru, Makan bergizi Gratis (MBG) Rp71 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menekankan program MBG untuk persoalan buruknya kualitas gizi dan masih tingginya angka stunting harus menjadi persoalan yang harus diselesaikan segera.
“Jangan sampai ini menjadi dosa kita bersama melihat kondisi balita dan anak-anak kita,” kata Said menjelaskan.
Selain itu, APBN juga digunakan untuk renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan pembangunan sekolah unggulan Rp2 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun penuntasan TBC penanganan TBC Rp8 triliun, lumbung pangan nasional Rp15 triliun dan peningkatan rumah sakit berkualitas Rp1,8 triliun.
Said juga menambahkan pemerintah badan anggaran bersepakat, sebagaimana dalam sidang paripurna untuk anggaran pendidikan minimal 20% yaitu 724,26 dari APBN kita.
Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, laju inflasi 2,5%, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7%.
Sementara untuk anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, dan belanja non K/L sebesar Rp1.541,36 triliun.
Di sisi penerimaan, target penerimaan pajak untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.490,9 triliun. Sedangkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.
Dalam penutupnya, Sri Mulyani mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pimpinan dan anggota banggar dan berharap APBN bisa memaksimalkan sumber daya yang ada sebagai instrument pembangunan.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih atas persahabatan saya dengan Pak Said dan seluruh pimpinan banggar serta anggota banggar dan seluruh komisi yang membahas APBN 2025,” tutup Sri Mulyani.