Pagu Awal cuma Rp500 Miliar, DPR Setujui Tambahan Rp27 Triliun untuk Otorita IKN
Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljo bersama Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni dalam Pameran Bersama Arsip Kepresidenan bertajuk "Mari Kemari ke Nusantara" di TIM, Jakarta, 9 Agustus 2024. Foto: Humas OIKN
FAKTA.COM, Jakarta - Komisi II DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp27.814.516.000.000 (Rp27,8 triliun) untuk tahun 2025. Sebelumnya, Pagu Anggaran 2025 untuk OIKN hanya sebesar Rp505 miliar.
Dengan penambahan Rp27,8 triliun, maka pagu untuk membiayai OIKN tahun 2025 sebesar Rp28,3 triliun. "Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan," kata Doli saat rapat bersama OIKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, pun meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran itu serta menambahkannya ke dalam pagu anggaran atau pagu definitif OIKN tahun 2025.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, meminta agar OIKN menjaga akuntabilitas keuangan. Apalagi, OIKN menjadi salah satu lembaga pemerintah yang mengajukan tambahan anggaran paling besar dibandingkan lainnya.
Selain itu, menurut Mardani, pembangunan IKN juga harus menjaga kelestarian lingkungan karena telah mengedepankan konsep forest city. Dia pun ingin IKN agar menjadi kota rujukan banyak pihak.
"Kondisi alam masyarakat adat betul-betul dijaga, kita bisa menyatukan antara modernitas dengan tradisionalitas," kata Mardani.
Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran itu sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Dia pun memaparkan bahwa kebutuhan tambahan anggaran itu berasal dari enam kedeputian di dalam OIKN.
Politikus PSI itu pun merincikan; kebutuhan bidang perencanaan dan pertanahan IKN sebesar Rp788,5 miliar, bidang pengendalian pembangunan IKN sebesar Rp106,1 miliar, bidang sosial dan budaya dan masyarakat sekitar IKN sebesar Rp62,5 miliar, bidang transformasi hijau dan digital sebesar Rp37,7 miliar, serta bidang lingkungan hidup dan SDA sebesar Rp63 miliar.
"Dan terakhir usulan yang paling besar dari kedeputian bidang sarana dan prasarana sebesar Rp26,7 triliun," kata dia. (ANT)