Meski Penuh Tantangan, Prospek Ekonomi Syariah Masih Cerah
Peluncuran Center of Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Selasa (3/9/2024). (Tangkapan layar Youtube INDEF)
FAKTA.COM, Jakarta - Prospek sektor ekonomi syariah di Indonesia masih sangat cerah. Terutama pada berbagai subsektor seperti keuangan syariah, industri halal, dan dana sosial syariah.
Pernyataan itu tertuang dalam pidato Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menghadiri peluncuran Center of Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Selasa (3/9/2024). Ma’ruf mengatakan, masa depan ekonomi syariah dalam memperbesar perekonomian nasional cukup cemerlang.
“Pada tahun 2030, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional diperkirakan akan mencapai US$10 miliar atau setara dengan 1,5% PDB nasional,” katanya.
Atas catatan proyeksi tersebut, salah satunya didorong oleh potensi dana sosial syariah, seperti zakat dan wakaf.
“Industri sosial syariah ini besar potensinya, zakat saja sekitar Rp270 triliun per tahun, wakaf itu Rp180 triliun, tapi itu baru potensinya dan belum kita realisasikan,” ujar Ma'ruf.
Ma’ruf pun bilang, tata kelola penyaluran dana sosial syariah perlu terus ditingkatkan. Hal itu karena potensi besar tersebut dapat membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia.
Kemudian, Ma’ruf juga menyoroti perkembangan industri halal yang sangat potensial. Menurutnya, rantai nilai halal tumbuh sebesar 3,93% dan menopang hampir 23% perekonomian nasional.
Ma’ruf juga menyinggung soal perkembangan keuangan syariah yang signifikan. Ia mengatakan diversifikasi layangan keuangan syariah mendorong peningkatan aset modal syariah.
“Aset pasar modal syariah pun mencapai hampir 20% dari total aset,” kata Ma'ruf menambahkan.
Meski begitu, ada persoalan yang perlu diselesaikan untuk dapat mengoptimalkan potensi-potensi di atas. Ma’ruf mengatakan salah satu tantangannya adalah pengembangan SDM dan peningkatan literasi keuangan syariah.
Seperti diketahui, berdasarkan rilis Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan terbaru, per 2023 angka literasi keuangan syariah Indonesia hanya mencapai 39,11%. Sementara itu, tingkat inklusinya lebih parah, yakni hanya 12,88%.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Perekonomian, Erdiriyo juga mengungkap tantangan dalam membangun sektor ekonomis syariah. Salah satu yang disoroti adalah akses sertifikasi halal.
Menurutnya, untuk mencapai target 10 juta sertifikasi halal dengan rata-rata biaya sebesar Rp200.000, maka dibutuhkan setidaknya Rp2 triliun.
“Sementara Kementerian Keuangan menyediakan (anggaran) untuk sertifikasi halal self declare hanya Rp250 miliar per tahun, jadi masih jauh sekali,” kata Erdiriyo.
Sekadar informasi, berdasarkan data Dewan Nasional Keuangan Inklusif, per Juni 2024 jumlah sertifikat halal self declare baru mencapai 1.753.704. Angka tersebut masih jauh dari target 10 juta sertifikasi halal yang dicanangkan.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti mengatakan peran vital ekonomi syariah dalam mengentaskan persoalan kemiskinan dan ketimpangan.
Esther bilang, instrumen dalam ekonomi syariah, seperti wakaf, infaq, dan zakat merupakan alat untuk mencapai keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih proaktif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional.
“Kemampuan ekonomi syariah untuk mencapai keadilan sosial juga harus dilihat sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan ideal kita," pungkas Esther.