Rencana Subsidi KRL Berbasis NIK Dinilai Gencet Kelas Menengah
Sejumlah penumpang menunggu gerbong kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek di Stasiun Kebayoran, Jakarta. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU/am
FAKTA.COM, Jakarta - Pemerintah berencana mengubah sistem pemberian subsidi tiket untuk KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan.
Rencana ini tertera dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang telah diserahkan kepada DPR untuk dibahas. Saat ini, subsidi KRL diberikan dalam bentuk pengurangan tarif, namun skema baru akan menghubungkan subsidi langsung dengan NIK penumpang.
Dokumen RAPBN mencantumkan anggaran subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Dana ini direncanakan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi di layanan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Namun, rencana perubahan skema subsidi ini mendapat kritik dari berbagai pihak. Program Manager Yayasan Humanis, Arti Indallah Tjakranegara, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan tersebut, terutama imbasnya kepada kelas menengah.
"Ini membebani kelompok menengah dan kelas menengah ke bawah yang banyak menggunakan KRL," ujar Arti di Jakarta, Rabu (29/8/2024).
Arti mempertanyakan motif di balik perubahan skema subsidi ini. Karena wacana ini dinilai terburu-buru dan belum melewati proses konsultasi atau kajian akademis yang memadai.
"Jika tujuan perubahan ini untuk keadilan, seharusnya ada konsultasi dengan kelompok-kelompok pemakai KRL. Proses tersebut tampaknya tidak terjadi," tambahnya.
Ia juga mengkhawatirkan dampak negatif dari kebijakan ini jika tidak didukung data dan proses konsultasi yang memadai. Apabila ada perbedaan harga, seperti penumpang yang dianggap menengah ke atas membayar lebih mahal, bisa menyebabkan perpecahan dan ketimpangan yang lebih besar.
Apalagi kalau ternyata dengan membayar lebih mahal, fasilitas yang didapatkan sama saja. Penumpang yang membayar mahal tentunya tidak terima.
"Harganya lebih mahal apa nanti jadi gerbongnya terpisah gitu, dia tidak pindah-pindah, maksudnya tidak desak-desakan. Kan itu jadi malah menimbulkan ketimpangan lagi yang lebih besar, gitu kan," tuturnya.
Jika motifnya untuk sumber pendapatan negara, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan sumber pendapatan lain untuk menambah kas negara. Misalnya, pajak terhadap industri-industri yang berpolusi atau pajak terhadap penggunaan transportasi pribadi dan pesawat jet.
"Mengapa tidak mengambil dari potensi orang terkaya dibanding membebani kelompok menengah dan kelas menengah ke bawah yang banyak menggunakan KRL," katanya.