Debat Panjang, Pemerintah dan DPR Sepakati Perubahan Yield SBN-Nilai Tukar
Raker Komisi XI dengan Pemerintah, Rabu (28/8/2024). (Tangkapan layar Youtube TV Parlemen)
FAKTA.COM, Jakarta - Sengkarut pembahasan asumsi makro ekonomi untuk RAPBN 2025 sudah menemukan titik temu. Setelah panjang mempersoalkan asumsi nilai tukar dan yield SBN, DPR dan pemerintah akhirnya capai kata sepakat.
Dalam Raker Komisi XI dengan Pemerintah, Rabu (28/8/2024), terjadi perdebatan panjang soal angka asumsi untuk nilai tukar dan yield SBN.
Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mempertanyakan keputusan pemerintah dalam menetapkan asumsi nilai tukar sebesar Rp16.100 per US$.
Pasalnya, sejak 8 Agustus 2024, nilai tukar rupiah kokoh berada di bawah Rp16.000. Karena itu, penetapan asumsi Rp16.100 menjadi pertanyaan besar.
Sri Mulyani Singgung Kondisi AS soal Penetapan Yield SBN dalam Asumsi Makro 2025Adapun Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan atas hal tersebut. Menurutnya, meski rupiah sudah mulai menguat, tetapi saat ini kondisi perekonomian global masih begitu dinamis sehingga perlu ada kewaspadaan.
Ia bilang, asumsi makro perlu disusun secara fleksibel untuk mengantisipasi adanya perubahan yang terjadi begitu cepat. “Fleksibilitas bukan berarti tidak ada akuntabilitas,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan nilai fundamental rupiah diperkirakan Rp15.300-Rp15.700 per US$. Meski begitu, nilai fundamental belum mempertimbangkan kondisi geopolitik.
“Karenanya perlu ada kehati-hatian di atas nilai fundamentalnya tadi. Tinggal diukur saja Rp15.700 ditambah berapa untuk nilai kehati-hatiannya,” ujar Perry.
Ini Dia Rincian Asumsi Makro, APBN, hingga Indikator Pembangunan 2025Perry mengatakan, pandangan BI untuk nilai kehati-hatian sebesar Rp 200 sehingga asumsi nilai tukar menjadi Rp15.900 masih cukup masuk akal.
Di samping itu, Komisi XI DPR juga mempersoalkan besaran yield SBN 7,1%. Alasannya, ada kekhawatiran tersendatnya penyaluran kredit kepada masyarakat.
“Ini perlu dicermati betul walaupun dari likuiditas perbankan crowding out effect tidak nampak jelas, tetapi kita bicara likuiditas di sektor riil,” kata Andreas.
Dari sisi pemerintah, penetapan angka tersebut berdasarkan pertimbangan kebutuhan pembiayaan fiskal Amerika Serikat yang akan mempengaruhi surat berharga di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Perdebatan terus berlanjut, masing-masing fraksi mengemukakan pendapatnya terkait angka asumsi tersebut. Alot dan tidak menemukan titik temu, sidang sempat diskors beberapa saat.
Namun, pada akhirnya setelah skors disepakati angka-angka asumsi makro untuk RAPBN 2025. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut,
“Semoga ini mencerminkan semangat untuk menjaga APBN 2025 menjadi instrumen yang penting,” pungkas Sri Mulyani.
Bagikan:
Komentar (0)
Login to comment on this news